Masuk BI, Thomas Tekankan Komunikasi Kebijakan Tetap Independen

AKURAT.CO Mantan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menegaskan perannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan difokuskan pada penguatan komunikasi kebijakan tanpa mengurangi independensi bank sentral.

Thomas menyebut, nilai tambah yang bisa ia berikan di BI bukan pada aspek pengambilan keputusan moneter, melainkan pada fungsi komunikasi dan koordinasi kebijakan yang selama ini juga ia jalankan di Kementerian Keuangan.

“Dari segi nilai tambah, menurut saya justru yang merekat dari segi komunikasi,” ujar Thomas di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dirinya menjelaskan, peran tersebut serupa dengan tugas yang ia emban di Kemenkeu, terutama saat membantu menyusun dan mengomunikasikan arah kebijakan anggaran pemerintahan lintas periode.

“Misalnya ada yang perlu diklarifikasi atau apa, di situlah peran saya selama di Kemenkeu. Saya rasa di BI juga akan seperti itu,” jelasnya.

Namun demikian, Thomas menekankan bahwa fungsi komunikasi tersebut tidak akan melanggar prinsip independensi BI sebagai bank sentral.

Oleh karena itu dirinya mengingatkan bahwa BI bekerja di bawah kerangka undang-undang yang ketat dengan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolektif kolegial.

“Sekali lagi, tanpa mengurangi independensi,” tegasnya.

Dalam konteks hubungan kebijakan fiskal dan moneter, Thomas melihat perlunya komunikasi yang lebih selaras agar pesan kebijakan yang disampaikan ke publik dan pelaku pasar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

“Dalam hal ini, saya melihat peran untuk mewadahi komunikasi antara pemerintah dan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter,” ujarnya.

Ia membandingkan peran tersebut dengan koordinasi horizontal antar kementerian dan lembaga, meski mengakui bahwa posisi BI berbeda karena statusnya sebagai lembaga independen.

“Bagaimana BI jelas tidak seperti itu, karena dia lembaga independen. Tapi saya rasa, kira-kira seperti itu,” katanya.

Lebih lanjut, Thomas juga membantah adanya intervensi politik dalam proses pencalonannya sebagai Deputi Gubernur BI. Ia menegaskan, pengunduran dirinya dari Partai Gerindra pada 31 Desember 2025 tidak berkaitan dengan penugasan di bank sentral.

Menanggapi persepsi publik soal latar belakang politik dan hubungan keluarganya, Thomas menyebut hal tersebut sebagai fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, ia meminta agar publik menilai dirinya berdasarkan rekam jejak profesional, khususnya di bidang keuangan dan kebijakan fiskal.

“Bahwa latar belakang saya dulu sebagai politisi, atau bahkan kedekatan keluarga, itu fakta. Tapi tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” tuturnya.`