BI Suntik Rp80 Triliun, Program 3 Juta Rumah Dijamin Lancar!

AKURAT.CO Pemerintah terus mengupayakan berbagai cara agar program pembangunan tiga juta rumah per tahun bisa berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dimana salah satu langkah yang diambil adalah menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada perbankan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5%, yang berpotensi menambah likuiditas hingga Rp80 triliun khusus untuk sektor perumahan.  

“Dengan tambahan likuiditas ini, perbankan bisa lebih leluasa dalam menyalurkan pembiayaan untuk program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam (20/2/2025).

Baca Juga: Lebaran 2025, BI Siapkan Uang Tunai Rp180,9 Triliun

Tak hanya itu, BI juga siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder sebagai salah satu upaya mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Langkah ini diyakini bisa memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola anggaran tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Perry menekankan bahwa sektor perumahan punya dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bukan cuma memberikan tempat tinggal bagi masyarakat, pembangunan rumah juga menggerakkan banyak sektor industri lainnya, mulai dari semen, baja, kayu, hingga tenaga kerja konstruksi.

“Setiap rumah yang dibangun itu bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga mendukung lapangan pekerjaan dan perekonomian secara luas,” tambahnya.

Baca Juga: BI Rate Ditahan di 5,75 Persen pada Februari 2025

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, juga memastikan bahwa pembiayaan program ini tidak akan membebani APBN secara langsung. Sebaliknya, skema pendanaan yang digunakan akan memanfaatkan likuiditas dari berbagai sumber, salah satunya dari BI.  

“Kita siapkan skema likuiditas khusus yang tetap sesuai aturan, jadi program ini bisa berjalan tanpa membebani anggaran negara,” kata Misbakhun.  

Sebagai bagian dari visi pemerintahan Prabowo-Gibran, program pembangunan tiga juta rumah per tahun akan dibagi menjadi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.  

Demi mencapai target ini, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan, termasuk melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan penerbitan SBN khusus sektor perumahan.  

Dengan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan, program Astacita diharapkan bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.