Menkeu Sedunia Bahas Permasalahan Iklim, Singgung 3 Hal Ini

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan permasalahan iklim menjadi semakin penting seiring berjalannya waktu. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Menkeu sedunia yang diselenggarakan di Marrakech, Maroko dengan tema “Coalition of Finance Ministers for Climate Action”

Selanjutnya, para menkeu sedunia telah berkomitmen untuk menangani secara serius karena permasalahan iklim yang merupakan masalah bersama bagi seluruh dunia, apalagi melihat beragam fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Beberapa topik utama telah dibahas dalam pertemuan untuk mengatasi permasalahan iklim, diantaranya pertama keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

Baca Juga: Menkeu: Keuangan Jadi Batu Sandungan Pembahasan Perubahan Iklim

“Negara-negara harus terus berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonominya. Keuangan transisi disepakati menjadi salah satu cara menyeimbangkan keduanya,” kata Menkeu Sri Mulyani yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (13/10/2023).

Kedua, Menkeu mengatakan bahwa pada pertemuan juga membahas peran penting pemerintah dalam upaya penanggulangan permasalahan iklim. Pemerintah harus menjadi penggerak utama dari beragam upaya keberlanjutan baik melalui reformasi kebijakan perpajakan, pembentukan komite-komite terkait, serta penerbitan obligasi hijau.

Ketiga, inovasi dan pengukuran negara-negara yang harus mengadopsi pendekatan yang inovatif serta memiliki metode pengukuran yang terukur untuk memastikan tujuan berkelanjutan.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan kepemimpinan Indonesia dalam mendorong ekosistem keuangan hijau yang dibuktikan melalui kebijakan dan mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bentuk blended finance menuju transisi energi bersih di Indonesia.

Menkeu menambahkan, Sustainable Development Goals (SDG) Indonesia One sebagai bentuk platform blended finance untuk pembiayaan SDGs termasuk aksi iklim, Taksonomi Hijau, instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), mekanisme belanja perubahan iklim dan APBN dan APBD, ESG manual untuk KPBU, dan pembiayaan inovatif melalui sovereign Green Sukuk, Blue Bond, dan SDG Bond.

“Indonesia tahun 2023 ini juga telah menghasilkan ASEAN Green Taxonomy versi 2 yang memasukkan penghentian awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau. Saat ini, berbagai komitmen internasional termasuk dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar USD500 juta dan dari Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar perlu untuk terus dioptimalkan perannya,” ungkap Sri Mulyani.