Cara Mengubah Isi Perjanjian Pranikah Setelah Disahkan Notaris

AKURAT.CO Mengubah isi perjanjian pranikah yang telah disahkan notaris memang memungkinkan, tetapi harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Proses ini penting untuk memastikan setiap perubahan diakui secara resmi dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. 

Baca Juga: Berapa Biaya Perjanjian Pranikah di Notaris? Berikut Biayanya

Dasar Hukum dan Ketentuan Umum 

Perjanjian pranikah bisa dibuat sebelum atau saat perkawinan dan wajib disahkan oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan MK No. 69 Tahun 2015. Isi perjanjian ini dapat diubah selama perkawinan jika disepakati bersama suami-istri dan tidak merugikan pihak ketiga. 

Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perubahan perjanjian pranikah hanya sah apabila disetujui kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Tanpa persetujuan bersama, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan. 

Tidak Merugikan Pihak Ketiga 

Setiap perubahan isi perjanjian pranikah harus tetap mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga dan tidak merugikan mereka yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Baca Juga: Pandangan Islam Tentang Perjanjian Pranikah yang Sah

Prosedur dan Tahapan Mengubah Isi Perjanjian 

1. Konsultasi dengan notaris 

Pasangan berkonsultasi dengan notaris untuk membahas perubahan isi perjanjian dan memastikan sesuai hukum yang berlaku.

2. Penyusunan perubahan perjanjian 

Notaris menyusun perubahan isi perjanjian pranikah sebagai dokumen baru yang memuat amandemen dari perjanjian sebelumnya.

3. Penandatanganan oleh kedua pihak 

Perubahan harus ditandatangani suami dan istri di hadapan notaris sebagai bukti persetujuan bersama.

4. Pengesahan oleh notaris 

Notaris mengesahkan perubahan sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian pranikah awal.

5. Pencatatan perubahan 

Perubahan yang telah disahkan dicatatkan pada instansi resmi, seperti KUA (Islam) atau Dukcapil (beragama lain). 

Batasan Perubahan 

Isi perubahan perjanjian pranikah harus sesuai dengan hukum, ajaran agama, dan norma kesusilaan, serta tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. 

Meski perjanjian pranikah umumnya sulit diubah, perubahan tetap dimungkinkan jika disetujui kedua belah pihak, tidak merugikan pihak ketiga, dan dilakukan sesuai prosedur resmi melalui notaris serta pencatatan yang sah sehingga perubahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian awal. 

Aqila Shafiqa Aryaputri (Magang)