Zulhas Bidik Swasembada Kakao Lewat Perkebunan Rakyat
Yosi Winosa | 22 Januari 2026, 23:21 WIB
AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan pengembangan perkebunan rakyat menjadi kunci utama untuk mendorong swasembada kakao nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Kebijakan ini dinilai strategis di tengah tingginya kebutuhan kakao domestik yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Menurut Zulhas, penguatan perkebunan rakyat penting agar pengelolaan komoditas perkebunan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar.
Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sektor kakao dinilai mampu menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi lingkungan.
Baca Juga: Harga Kakao Januari 2025 Turun ke USD5.662,38 per MT Imbas Lonjakan Suplai Afrika Barat
“Perkebunan rakyat penting karena kalau hanya perkebunan besar, yang untung hanya kelompok besar saja. Padahal komoditas seperti kakao, kopi, kelapa, cengkeh, dan lada bisa dikelola langsung oleh rakyat,” ujar Zulhas saat kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
“Perkebunan rakyat penting karena kalau hanya perkebunan besar, yang untung hanya kelompok besar saja. Padahal komoditas seperti kakao, kopi, kelapa, cengkeh, dan lada bisa dikelola langsung oleh rakyat,” ujar Zulhas saat kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
Perkebunan Rakyat Jadi Arahan Presiden
Zulhas menjelaskan, pengembangan perkebunan rakyat merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dan komoditas strategis nasional. Fokus pengembangan mencakup kakao, kopi, kelapa, karet, teh, vanili, pala, hingga akar wangi.
Menurutnya, selain meningkatkan kesejahteraan petani, perkebunan rakyat juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Lahan produktif yang ditanami dinilai mampu menekan risiko bencana ekologis seperti banjir dan degradasi tanah.
“Kalau lahan dibiarkan kosong, tidak ada hasilnya dan berisiko banjir. Tapi kalau ditanami, misalnya kakao, banjir bisa berkurang dan masyarakat mendapat penghasilan,” jelasnya.
Data BPS: Kakao Indonesia Didominasi Perkebunan Rakyat
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor kakao Indonesia pada 2024 hampir sepenuhnya dikuasai oleh perkebunan rakyat. Dari total luas lahan kakao nasional sekitar 1,37 juta hektare, sebanyak 1,36 juta hektare atau 99,59% merupakan perkebunan rakyat.
Sementara itu, perkebunan besar swasta hanya mencakup sekitar 5,32 ribu hektare atau 0,39%, sedangkan perkebunan besar negara tercatat sekitar 0,23 ribu hektare atau 0,02%.
Dominasi perkebunan rakyat juga tercermin dari sisi produksi. Pada 2024, produksi biji kakao kering nasional mencapai sekitar 617,11 ribu ton. Dari jumlah tersebut, perkebunan rakyat menyumbang sekitar 615,72 ribu ton atau 99,775%. Adapun perkebunan besar swasta dan negara masing-masing hanya menghasilkan 1,38 ribu ton dan 11,38 ton.
Kebutuhan Tinggi, Impor Kakao Masih Besar
Meski basis produksinya kuat di tingkat petani, Zulhas mengakui produksi kakao nasional saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat. Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor kakao.
“Saat ini kebutuhan kakao kita sangat besar, namun produksi dalam negeri belum mencukupi. Karena itu perkebunan kakao rakyat terus kita galakkan agar Indonesia bisa swasembada cokelat,” kata Zulhas.
Berdasarkan data BPS, impor kakao Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar 236,14 ribu ton dengan nilai sekitar USD1,46 miliar. Mayoritas impor berasal dari komoditas kakao biji (HS 18010010) sebanyak 148,32 ribu ton atau 62,81% dari total impor kakao.
Malaysia menjadi negara asal impor terbesar dengan volume sekitar 46,79 ribu ton atau 74,86%, senilai sekitar USD242,34 juta.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
