Outlook Green Financing 2026: Lebih Cuan dan Kian Diburu

AKURAT.CO Permintaan akan green financing atau pembiayaan hijau Tanah Air di 2026 diprediksi melonjak lantaran sejumlah faktor. Di antaranya, dorongan kebijakan OJK untuk transparansi keberlanjutan serta dukungan program BI untuk UMKM yakni UMKM Green.

Dari sisi pendanaan di pasar modal sendiri, pada 2026 pendanaan atau transaksi karbon di IDXCarbon ditaksir bakal terakselerasi signifikan.

OJK bersama KLH dan BEI membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Perpres 110/2025).

Kemudian juga penyesuaian POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon (POJK 14/2023), guna menghadirkan sistem registri dan pencatatan unit karbon yang kredibel, transparan, dan interoperable dengan standar global, demi mendorong pendalaman pasar dan percepatan ekonomi hijau Indonesia.

Asal tahu, volume transaksi akumulatif bursa karbon Indonesia atau IDXCarbon pada 26 September 2023-29 Desember 2025 mencapai 1,6 juta ton CO2e, dengan nilai transaksi Rp80,75 miliar.

Lantas apa saja faktor yang bakal mendongkrak green financing di 2026? Berikut Akurat.co rangkum.

Bencana Alam

Menurut Kepala Mandiri Institute, Andre Simangunsong, dorongan terhadap pembiayaan berkelanjutan kembali menjadi prioritas pada 2026, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran terhadap risiko iklim, terutama setelah berbagai bencana yang terjadi di tingkat nasional, regional, hingga global.

Kondisi tersebut mendorong dunia usaha untuk mulai mengakses dan menyelaraskan strategi bisnis dengan prinsip sustainability (berkelanjutan). Hal itu diperkuat dengan tekanan positif dari regulator, termasuk pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong perbankan untuk menerapkan Climate Risk Stress Testing (CRST).

Kemudian berdasarkan survei Mandiri Instute terkait kesiapan sektor usaha dalam penerapan ESG pada sejumlah perusahaan lintas sektor, hampir seluruh sektor telah memiliki kesadaran terhadap isu ESG.

Berbagai data juga menunjukkan investasi berkelanjutan (ESG) menawarkan imbal hasil lebih tinggi daripada investasi tradisional, menarik lebih banyak modal. Laporan Sustainability Reality dari Ford & Stanley misalnya, menyatakan rerata imbal hasil investasi berkelanjutan mencapai 12,5%, lebih tinggi daripada dana tradisional yang tumbuh 9,2%.

"Dari sisi supply, pendorong terbesarnya adalah pemerintah dan sektor keuangan. Pemerintah telah menjadi penerbit terbesar obligasi berkelanjutan, termasuk obligasi hijau dan obligasi sosial. Tapi dari sisi demand, data BEI juga menunjukan jenis pembiayaan berkelanjutan yang paling diminati oleh perusahaan adalah green loan," ujar Andre.

Penurunan Emisi GRK

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa yang diminta Tanggapannya mengatakan green loan berpotensi meningkat tahun depan seiring dengan kebutuhan dunia usaha untuk menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca lewat penurunan energi fossil, pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi dan proses bersih. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan biaya modal untuk investasi baru dan untuk operasi perusahaan.

Fabby juga menaksir masih banyak dana dari lembaga internasional yang akan masuk untuk membantu membiayai mitigasi perubahan iklim. Sebagai contoh, pada Agustus 2025 lalu pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menyalurkan Rp251 miliar dana dari Green Climate Fund (GCF) ke 15 provinsi terkait program percontohan Pembayaran Berbasis Hasil/Results Based Payment (RBP) penurunan emisi dari sektor kehutanan atau REDD+

Total dana insentif yang bakal diterima sebesar USD103,8 juta atas keberhasilan penurunan emisi sebesar 20,25 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e) pada tahun 2014-2016 dan dibagikan bertahap dalam tiga output. Saat ini pencairan dana untuk proyek RBP REDD+ GCF masuk tahap dua dengan nominal sebesar USD 93,4 juta yang dimulai sejak Juli 2023 dan diperkirakan selesai pada 2030.

Program UMKM Green BI

Ketua Indonesia Corporate Secretary Association (ISCA), Katharine Grace melihat salah satu pendorong pertumbuhan pemiayaan hijau adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini bisa memperluas akses kredit hijau bagi pelaku usaha kecil.

"Kalau untuk UMKM itu kita menemukan banyak bahwa UMKM belum bankable, dan iji menjadikan pinjaman berisiko tinggi. Ini yang kita harus tetap berpihak kepada UMKM, green UMKM jadi harus mitigasi, harus ada pemantauan yang lebih ketat karena kalau ujungnya kemudian kreditnya mahal juga tidak mendukung, jadi ada tantangannya," ujar Grace.

BI sendiri membagi model bisnis pengembangan UMKM Green, yang mengklasifikasikan UMKM menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan tahapan implementasi yaitu eco-adopter, eco-entrepreneur, dan eco-innovator. Klasifikasi tersebut didasarkan pada beberapa indikator yakni dari sisi produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan.

Pada kategori eco-adopter, UMKM mulai mengadopsi praktik ramah lingkungan, namun keberlanjutan bukan bagian dari inti model bisnis dimana proses bisnis UMKM belum sepenuhnya ramah lingkungan.

Sementara eco-entrepreneur merupakan UMKM yang sudah mengadopsi praktik ramah lingkungan. Keberlanjutan merupakan bagian dari inti model bisnis dengan seluruh proses bisnis UMKM sudah ramah lingkungan dan UMKM sudah dapat menangkap peluang pasar hijau.

Terakhir, eco-innovator untuk UMKM yang sudah melakukan eco-innovation untuk meningkatkan produksi, proses produksi, pemasaran, organisasi, praktik bisnis, dan hubungan eksternal yang ditujukan mengurangi dampak lingkungan.