Kaleidoskop Green Financing 2025: Kian Mainstream

AKURAT.CO Green financing kian mainstream di Indonesia sepanjang 2025 ini. Jika dalam beberapa tahun sebelumnya banyak lembaga keuangan malu-malu mendeklarasikan penyaluran green financing mereka, tidak dengan tahun 2025.

Berbagai lembaga keuangan dalam laporan keuangannya dengan gamblang menyertakan porsi penyaluran green financing mereka. Hal ini tak lepas dari dorongan aturan dan inisitif yang memadai dari regulator seperti Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), IDX Carbon dll.

Green financing sendiri, mengutip Investopedia, merujuk pada semua aktivitas pembiayaan yang secara khusus ditujukan untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi lingkungan. Pinjaman ini tersedia bagi individu maupun perusahaan. Berdasarkan prinsip-prinsip pinjaman hijau (GLPs), pinjaman ini memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan ramah lingkungan yang telah diverifikasi.

Sedangkan berdasarkan TKBI OJK, green financing menyangkut pembiayaan di sektor energi, kehutanan, limbah, agrikultur, dan industri, dengan tujuan Utama keberlanjutan lingkungan seperti mitigasi perubahan iklim, ekonomi sirkuler, dan keanekaragaman.

OJK juga sudah merinci klasifikasi kegiatan usaha yang termasuk dalam green financing, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi serta pengelolaan SDA hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Kemudian konservati keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengeloaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, produk ecoefficient, bangunan berwawasan lingkungan, kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lain serta kegiatan UMKM.

Tidak kurang dari Rp2,047 triliun kredit atau pembiayaan berkelanjutan telah disalurkan perbankan per akhir 2024 lalu, berdasarkan data OJK. Sementara BI mencatat, tak kurang dari pembiayaan hijau yang telah disalurkan oleh perbankan mencapai Rp33,7 triliun tersalurkan untuk perumahan hijau dan kendaraan listrik hingga pertengahan 2025, naik 14,5%.

Sementara itu, Bank Mandiri misalnya per kuartal III-2025 lalu menyalurkan pembiayaan hijau atau green portofolio hingga Rp159 triliun atau naik 12% secara year on year (YoY), menjadikan Bank Mandiri menguasai lebih dari 35% pangsa pasar dari bank besar nasional lainnya.

Bank Syariah Indonesia juga pada kuartal III-2025 lalu menyakurkan pembiayaan berkelanjutan/ ESG Rp73,6 triliun setara 24,33% dari total pembiayaan secara keseluruhan. BSI tidak merinci, dari Rp73,6 triliun tersebut, berapa yang benar-benar mengalir ke green financing, social financing dan sebagainya.

Adapun Bank Central Asia menyalurkan Rp103 triliun green financing pada periode yang sama, tumbuh lebih dari 30% secara tahunan dan setara 42,7% dari kredit keberlanjutan atau 10,9% dari total kredit yang disalurkan bank. Green financing BCA konsisten naik dari Rp71 triliun pada 2021, menjadi Rp81 triliun pada 2022, dan Rp87 triliun pada 2023 dan 2024.

Apa saja peristiwa yang mewarnai green financing sepanjang tahun 2025 ini? Berikut Akurat.co rangkum.

Peluncuran Taksonomi Hijau atau TKBI Versi 2

Pada 11 Februari 2025, OJK meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2 pada guna mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai nol emisi karbon dan tujuan pembangunan berkelanjutan, melengkapi versi sebelumnya yang diluncurkan pada Februari 2024. TKBI sendiri merupakan living document yang terus diperbarui setiap Waktu.

Taksonomi ini diharapkan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada dan terus mendorong alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian komitmen NZE Indonesia. "Versi kedua mencakup sektor konstruksi dan real estate, transportasi dan pergudangan, serta sebagian sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya," ujar Ketua DK OJK, Mahendra Siregar.

Peluncuran Whitepaper Kemenkeu-GFI

Pada 13 Mei 2025, Kemenkeu dan Green Finance Institute (GFI) untuk menyusun Kertas Putih (White Paper). Dokumen ini mengusulkan struktur tata kelola Komite Keuangan Berkelanjutan serta menjabarkan peran penting yang dapat dimainkan Komite tersebut dalam mendorong pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Kemenkeu menjelaskan urgensi mobilisasi sector swasta ke green financing. Catatan internal Climate Budget Tagging (CBT) Kementerian Keuangan untuk periode 2018–2023, alokasi anggaran tahunan rata-rata untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan iklim hanya sekitar 3,2% dari APBN setara dengan Rp89,2 triliun atau USD5,9 miliar per tahun. Hingga 2023, total belanja publik untuk inisiatif iklim mencapai Rp702,9 triliun setara USD46,9 miliar.

Sejatinya sejak 2020, belanja iklim oleh pemda atau regional CBT (RCBT) telah berjalan dalam mode pilot project. Kini, total 22 pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melakukan uji coba program tersebut, dengan rerata porsi anggaran perubahan iklim terhadap APBD berdasarkan pilot project RCBT selama 2020 hingga 2023 adalah sebesar 5,38%.

Padahal, kontribusi publik ini hanya mencakup 16,4% dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 83,6% yang diharapkan dapat dipenuhi melalui pembiayaan swasta dan internasional.

Proyek Transisi Energi

Dari sisi pelaku industri atau sector riil, Pada 26 Mei 2025 lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengesahkan RUPTL 2025-2034 yang menjadi pedoman strategis pembangunan ketenagalistrikan nasional 10 tahun ke depan, fokus pada Transisi Energi (76% dari EBT). Di saaat yang bersamaan, PLN sebagai satu-satunya BUMN listrik juga memperkuat komitmennya untuk menyediakan layanan Green Energy as a Service (GEAS) sebagai komitmen penyediaan listrik bersih dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bagi industri.

Salah satu pelanggan renewable energy certificate atau REC PLN, PT Hindo (H&M Group Indonesia) mengakui layanan listrik hijau PLN telah mampu menjawab kebutuhan H&M sebagai perusahaan fashion global yang berkomitmen untuk mencapai NZE. Dukungan PLN tersebut membuat H&M dapat menjalankan proses produksi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi H&M yang memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Sehingga, emisi dalam rantai pasok menjadi penting bagi perusahaan yang bekerja sama dengan 58 pabrik independen di Indonesia dan melibatkan tak kurang 90 ribu pekerja.

IDXCarbon Terima Penghargaan

Pada 11 Juli 2025, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang diinisiasi oleh OJK mendapatkan penghargaan sebagai Best Official Carbon Exchange in an Emerging Economy di ajang Carbon Positive Awards 2025 pada 5 Juni 2025.

IDXCarbon menjadi satu-satunya organisasi dari Indonesia yang mendapatkan penghargaan pada Carbon Positive Awards 2025. Hal ini menunjukan apresiasi atas komitmen dan kontribusi IDXCarbon dalam mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan upaya dekarbonisasi.

Carbon Positive Awards 2025 diberikan oleh Green Cross United Kingdom kepada 100 dari 1.428 organisasi yang masuk ke dalam nominasi yang berasal dari beberapa kategori sesuai dengan kontribusi masing-masing organisasi dalam ekosistem Pasar Karbon Wajib (Compliance Carbon Market) maupun Pasar Karbon Voluntary (Voluntary Carbon Market).

Green Cross United Kingdom merupakan bagian dari organisasi Green Cross International, sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang didirikan pada tahun 1993 dan berfokus pada isu keamanan, kemiskinan, serta lingkungan untuk masa depan yang lebih sustainable.

Hingga Agustus 2025 sendiri, nilai transaksi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) mencapai Rp78,37 miliar dengan volume 1,6 juta ton CO2e, naik signifikan sejak peluncuran September 2023, meskipun sempat mengalami fluktuasi di bulan Juni 2025 OJK tetap mematok target akhir tahun 2025 adalah 150 pengguna jasa dan perdagangan 3 juta ton CO2e.

Sementara dari Maret hingga September 2025, nilai transaksi total IDX Carbon turun menjadi hanya Rp1 miliar, dengan volume perdagangan 27.613 tCO₂e. Pada September 2025, rata-rata harga karbon tercatat Rp67.047 per ton (sekitar USD4), dengan delapan proyek terdaftar dan 132 peserta. Total volume karbon yang telah diredam mencapai 600.768 tCO₂e.

Jika dibandingkan dengan pasar karbon Jepang (GX-ETS), angka-angka ini sangat jauh. Meski dimulai belakangan, pada 2024, terdapat lebih dari 700 peserta pasar karbon Jepang yang sukarela untuk ikut. Dalam satu tahun, GX-ETS berhasil menjual 521.704 tCO₂e, atau hampir menyamai jumlah penjualan IDX Carbon dalam dua tahun.

Selain Jepang, pasar karbon Uni Eropa (EU-ETS) menjadi yang paling kuat di dunia. Dengan lebih dari 11 ribu peserta, harga karbon rata-rata mencapai USD70 dan mencakup lebih dari 40% total emisi Uni Eropa.

ISF 2025 Galang Dana Proyek Hijau hingga Rp278 Triliun

Pada 11 Oktober 2025 lalu, Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 resmi ditutup dengan capaian konkret berupa 13 nota kesepahaman dan 3 Letter of Intent (LoI), dan komitmen investasi senilai total Rp278,33 triliun setara USD17,4 miliar. Capaian tersebut menandai keberhasilan ISF 2025 sebagai forum strategis yang tidak hanya mempertemukan gagasan, tetapi juga menggerakkan kolaborasi nyata lintas sektor untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau Indonesia.

Dari sisi investasi, total nilai kerja sama yang disepakati mencerminkan kepercayaan kuat terhadap arah transformasi ekonomi Indonesia. Sebagian besar komitmen investasi tersebut, akan direalisasikan secara bertahap dalam bentuk proyek-proyek energi hijau, pengembangan rantai pasok berkelanjutan, serta inisiatif dekarbonisasi industri.

Danantara Kian Seriusi Investasi Hijau

Pada Senin, 22 Desember 2025, Kepala Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan pihaknya akan terlibat dalam lebih banyak investasi di sektor ekonomi hijau ke depannya. Salah satunya adalah proyek waste to energy yang akan mulai bidding pada awal tahun 2026. Rosan menjelaskan bahwa Danantara sebenarnya sudah bisa mulai melakukan investasi sejak Oktober lalu, yang proses biddingnya akan dilakukan mulai Januari 2026 mendatang.

Selain itu, Danantara juga membuka peluang investasi terhadap beberapa sektor lain seperti hilirisasi hingga Energi Baru Terbarukan (EBT). Meski demikian, Rosan menekankan investasi harus dilakukan pada proyek yang memenuhi kriteria ketat perusahaan. "Kami juga memantau beberapa peluang di renewable energy. Tapi yang penting memang harus memenuhi kriteria atau policy yang sudah kita siapkan," ujarnya.