Ratu Maxima Sebut Akses Finansial Tak Cukup Tanpa Adanya Ketahan, Mengapa?

AKURAT.CO Ratu Belanda sekaligus Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Maxima menegaskan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal kesejahteraan keuangan masyarakat.

Menurutnya, fokus global perlu bergeser dari sekadar peningkatan akses layanan keuangan menuju penguatan ketahanan finansial individu dan rumah tangga.

Pernyataan tersebut disampaikan Ratu Maxima dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia, usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Dirinya mengatakan bahwa banyak negara menempatkan inklusi keuangan sebagai prioritas utama, namun sering mengabaikan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat.

“Memiliki rekening saja tidak otomatis membuat seseorang hidup lebih baik. Karena itu, kita perlu fokus pada kesejahteraan keuangan,” ujar Ratu Maxima.

Dirinya mengungkapkan bahwa persoalan kesehatan finansial tidak hanya terjadi di negara berkembang, melainkan juga di negara maju.

Di Belanda, sekitar 22% penduduk dinilai tidak sehat secara finansial dan 25% berada dalam posisi rentan.

Sementara di Amerika Serikat, hanya 41% populasi yang dianggap memiliki kondisi finansial sehat.

Menurut Maxima, data tersebut menunjukkan pentingnya upaya global untuk memperbaiki cara mengukur dan memantau kesehatan finansial masyarakat.

Dirinya menyebut bahwa Indonesia memiliki data awal mengenai kesejahteraan keuangan, namun harus berfokus pada upaya peningkatan kualitasnya.

“Kami masih membutuhkan metode pengukuran yang lebih baik. Karena itu, kami memutuskan untuk bekerja sama dalam hal ini,” kata dia.

Konsep kesejahteraan keuangan yang diperkenalkan UNSGSA terdiri dari empat pilar utama, yaitu kemampuan mengelola keuangan harian, ketahanan terhadap guncangan ekonomi, perencanaan masa depan, dan rasa percaya diri terhadap kondisi finansial.

Keempat pilar itu dianggap sebagai indikator esensial bagi keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat modern.

Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, menilai kunjungan Ratu Maxima membuka pemahaman baru bahwa kesejahteraan finansial merupakan konsep yang utuh, bukan sekadar peningkatan akses produk jasa keuangan.

Dirinya mengatakan Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan publik keuangan lebih berdampak nyata.

Mahendra menjelaskan bahwa instrumen hukum seperti UU P2SK telah menyediakan kerangka regulasi yang memadai untuk mengembangkan arsitektur kesejahteraan finansial nasional.

Namun, diperlukan kolaborasi lintas lembaga dan pelibatan industri keuangan untuk mempercepat implementasinya.

Presiden Prabowo, menurut Mahendra, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Ratu Maxima dalam advokasi global kesehatan finansial dan menegaskan kesiapan Indonesia memperkuat program inklusi keuangan bersama mitra internasional.

Kunjungan kerja Ratu Maxima ke Indonesia berlangsung pada 24—27 November 2025, dengan agenda memperkuat kerja sama wilayah dan berbagi pengalaman praktik terbaik dalam pembangunan kesejahteraan finansial.