INDEF: Dana Rp200 T Harus Efektif Dorong Kredit dan UMKM

AKURAT.CO Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank badan usaha milik negara (BUMN) berpotensi menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Indef menekankan pentingnya penyaluran kredit yang efektif agar stimulus tersebut benar-benar menyentuh sektor riil.

Direktur Program Indef, Eisha M. Rachbini, mengatakan bahwa injeksi dana dalam skala besar ini dapat memperkuat likuiditas perbankan. Dengan demikian, penyaluran kredit diharapkan meningkat dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

“Pertumbuhan kredit harus naik secara signifikan agar mampu menopang percepatan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5%.

Proyeksi ini mempertimbangkan kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian, terutama tensi perdagangan internasional yang belum mereda.

Menurut Eisha, pemulihan konsumsi masyarakat juga dinilai belum sepenuhnya kuat, sementara pasar tenaga kerja masih banyak didominasi sektor informal. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat Indef mengambil posisi proyeksi yang konservatif.

“Kami melihat 5 persen adalah angka yang realistis dalam situasi saat ini,” katanya.

Ekonom Senior Indef, Didin S. Damanhuri, menekankan perlunya prioritas yang jelas dalam penyaluran kredit dari dana Rp200 triliun tersebut.

Dirinya menilai sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi fokus utama karena memiliki kontribusi besar terhadap pemerataan ekonomi.

Menurut Didin, penguatan UMKM selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan melalui pemerataan.

“Orientasi pembangunan inklusif perlu dijabarkan lebih konkret agar manfaat stimulus menyentuh kelompok masyarakat terbawah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ekonom Senior Indef lainnya, Aviliani, menilai stimulus pemerintah telah memberikan sinyal positif bagi dunia usaha.

Dirinya menyebut tingkat suku bunga kredit mulai menunjukkan tren penurunan setelah dana pemerintah masuk ke bank-bank BUMN. Penurunan bunga ini, menurutnya, mendorong permintaan pembiayaan dari sektor usaha.

Aviliani menambahkan bahwa efektivitas stimulus akan lebih optimal jika dibarengi kebijakan lintas kementerian yang lebih terarah.

Dirinya menegaskan bahwa keputusan investasi dunia usaha sangat bergantung pada kepastian kebijakan pemerintah.

“Banyak inisiatif Presiden Prabowo yang progresif, tetapi implementasinya harus dipercepat agar bank dapat mengikuti arah bisnisnya,” katanya.

Hingga 31 Oktober 2025, dana pemerintah yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah tersalurkan menjadi kredit sebesar Rp188 triliun.

Pemerintah kemudian kembali menambah penempatan dana sebesar Rp76 triliun pada 10 November 2025, dengan distribusi antara lain Rp25 triliun masing-masing untuk BRI, Mandiri, dan BNI, serta Rp1 triliun untuk Bank Jakarta.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan terbukti memberikan dampak positif hingga November 2025.

Purbaya menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas likuiditas dan memastikan transmisi kredit berjalan optimal.

“Pemerintah berkomitmen menjaga ekosistem perbankan tetap kuat agar perekonomian dapat terus bergerak,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).