Capaian Setahun Prabowo di Bidang Ekonomi: APBN Jadi Senjata Andalan Wujudkan Ekonomi 8 Persen

AKURAT.CO Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga delapan persen.

Menurut Suahasil, APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga motor penggerak bagi keberhasilan program-program prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan.

"Dengan adanya program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan lainnya, tugas APBN adalah memastikan semua itu berjalan. APBN harus dikelola dengan fleksibel karena menjadi alat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen,” ujar Suahasil dalam forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth, di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Wamenkeu menjelaskan bahwa APBN saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan negara, tetapi juga sebagai sarana adaptif yang mendukung transisi dan restrukturisasi pemerintahan baru.

Dalam proses itu, Kementerian Keuangan juga berperan mengelola perubahan kelembagaan, seperti pembentukan, penggabungan, atau pemisahan kementerian dan lembaga.

“Kita mendapat arahan untuk melakukan refokusing anggaran supaya semua topik ketahanan pangan, ketahanan energi, dan sektor strategis lain dapat berjalan dengan mulus,” jelasnya.

Langkah refokusing ini, lanjut Suahasil, termasuk penyediaan dana bagi program-program baru yang menjadi bagian dari agenda kerja pemerintahan Prabowo–Gibran.

"APBN kita kelola untuk memastikan keberlanjutan program yang sudah ada dan memfasilitasi yang baru, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Semua program tersebut kini sudah diserap oleh APBN,” tegasnya.

Suahasil menekankan, pencapaian target ambisius itu memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

“APBN memang menjadi instrumen fiskal utama, tetapi pencapaian 8 persen pertumbuhan memerlukan kerja sama lintas sektor dan sinergi kebijakan yang berkesinambungan,” ujarnya.

Sejak awal masa jabatan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan nasional.

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi besar untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui percepatan hilirisasi industri, penguatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan investasi, dan percepatan transformasi digital.

Selain itu, dukungan bagi sektor UMKM dan koperasi, pengembangan industri kreatif, serta penguatan ketahanan pangan dan energi juga menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan.

Kementerian Keuangan, melalui APBN, diamanatkan untuk menyalurkan dukungan fiskal bagi setiap inisiatif tersebut.

Pengelolaan anggaran diarahkan agar lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan dinamika ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global.

Kendati capaian ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik, Suahasil mengakui bahwa perjalanan menuju pertumbuhan 8 persen tidak mudah.

Tantangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, ketegangan geopolitik, hingga perlambatan perdagangan dunia menjadi faktor yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang strategis dan terukur.

Selain itu, dinamika ekspor-impor dan tantangan investasi juga menjadi sorotan utama.

Pemerintah perlu memastikan iklim investasi yang kompetitif, stabilitas fiskal yang terjaga, serta keberlanjutan pembiayaan pembangunan tanpa menambah risiko defisit yang berlebihan.

“APBN harus tetap menjadi jangkar stabilitas, sekaligus instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan secara inklusif,” kata Suahasil.

Menurut Suahasil, arah kebijakan fiskal ke depan akan tetap menekankan keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong penguatan pendapatan negara melalui digitalisasi perpajakan, optimalisasi belanja publik, dan peningkatan efisiensi birokrasi.

Selain itu, upaya reformasi struktural di sektor riil juga akan terus dipacu, termasuk percepatan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kapasitas industri manufaktur, serta dukungan terhadap ekonomi hijau dan transisi energi.

Wamenkeu optimistis bahwa dengan pengelolaan fiskal yang disiplin, APBN dapat menjadi alat efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

“Kuncinya adalah fleksibilitas dan kredibilitas. APBN harus mampu beradaptasi dengan situasi global tanpa kehilangan arah terhadap tujuan pembangunan nasional,” ucapnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN akan diarahkan untuk memberikan multiplier effect yang besar bagi masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, maupun pemberdayaan sektor produktif.

Forum diskusi ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal Visi Ekonomi 8% sebagai bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan struktural, pemerintah berharap fondasi ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Suahasil menutup paparannya dengan pesan optimisme.

"Cita-cita mencapai pertumbuhan delapan persen bukan sekadar angka. Ini adalah visi bersama untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju dengan ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.