Apa Itu STP Pajak? Pengertian dan Fungsinya

Eko Krisyanto | 28 Agustus 2025, 16:28 WIB

AKURAT.CO Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, dalam prosesnya, tak jarang terjadi ketidaksesuaian atau keterlambatan pembayaran. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP). Lantas, apa itu STP pajak?

STP adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak serta/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

STP diterbitkan oleh DJP dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak lainnya.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, STP berfungsi untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar, mengenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, serta mengoreksi kesalahan tulis atau hitung.

Dengan demikian, STP merupakan salah satu alat yang penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia untuk menjaga kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Kenaikan Pajak di Zaman Nabi Muhammad SAW, Tidak Sampai Merugikan Masyarakat

Penyebab Diterbitkannya STP Pajak

Penerbitan Surat Tagihan Pajak bukan tanpa alasan. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan wajib pajak menerima surat ini.

Beberapa penyebab utama penerbitan STP pajak antara lain:

Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
Adanya kekurangan pembayaran pajak akibat sanksi administrasi atau denda.
Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.
Adanya kesalahan hitung dalam SPT atau kesalahan penulisan nama dan alamat wajib pajak.

Surat ini juga dapat diterbitkan ketika Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi akibat tidak memenuhi kewajiban tertentu, misalnya tidak melaporkan SPT Tahunan atau SPT Masa.

Memahami apa itu STP pajak menjadi sangat penting bagi setiap wajib pajak.

STP adalah alat bagi pemerintah untuk memastikan kepatuhan pajak.

Dengan mengetahui penyebab-penyebab diterbitkannya STP, kita dapat lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak sesuai ketentuan.

Penting untuk segera merespons STP yang diterima agar tidak dikenakan sanksi administrasi lebih lanjut.

Dengan demikian, kita dapat berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tertib dan benar.

Dwi Arya Rahmansyah Ramadhan (Magang)