Sri Mulyani Hadapi Dilema Antara Keseimbangan Pajak dan Investasi

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah menghadapi tantangan berat dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan pajak dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Dua hal tersebut, menurutnya, kerap berada di posisi yang saling berlawanan, tetapi sama-sama penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Memang dalam hal ini tugas kami berat di dua sisi yang sangat ekstrem. Di satu sisi menaikkan penerimaan pajak, di sisi lain mendukung iklim investasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Sri Mulyani: Rp223,6 Triliun Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk MBG

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, naik 13,5% dari proyeksi tahun ini Rp2.076,9 triliun.

"Jika ditambah kepabeanan dan cukai yang dipatok Rp334,3 triliun, maka total penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.692 triliun, atau tumbuh 12,8 persen," paparnya.

Sri Mulyani menegaskan instrumen perpajakan akan diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Rasio pajak tahun depan ditargetkan mencapai 10,47% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 10,03%.

Namun, kenaikan penerimaan negara harus tetap memperhatikan daya saing investasi. Pemerintah berkomitmen memperkuat iklim investasi dengan melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta sektor swasta, termasuk melalui insentif fiskal dan pengembangan kawasan ekonomi.

Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Video Sri Mulyani soal Guru Beban Negara Adalah Hoaks

“Ini (pajak dan investasi) akan kami jaga secara hati-hati, seimbang di antara dua tujuan yang sama sekali berbeda,” kata Sri Mulyani.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2026 ditargetkan sebesar 5,4%, sebagai langkah menuju target Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan 8%.

Dengan keseimbangan kebijakan fiskal dan investasi, pemerintah berharap mampu mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.