Sri Mulyani Tekan Belanja Negara, Efisiensi Diarahkan untuk Program Prioritas Presiden

AKURAT.CO Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin fiskal melalui kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang pelaksanaan efisiensi belanja negara.

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong efisiensi pengeluaran negara seiring arah kebijakan fiskal yang lebih terukur dan produktif.

“Untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja dengan tetap memperhatikan prioritas Presiden,” bunyi pertimbangan PMK tersebut, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga: Komisi XI Apresiasi Capaian WTP Kemenkeu, Wajib Tindaklanjuti Semua Masukan BPK

Efisiensi diberlakukan terhadap belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Dana hasil efisiensi nantinya dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Adapun jenis pengeluaran yang akan ditekan mencakup alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, jasa konsultan, hingga belanja modal seperti infrastruktur dan peralatan.

Sumber efisiensi diutamakan berasal dari rupiah murni dan diperluas hingga ke anggaran berbasis penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman, hibah, dan surat berharga syariah negara (SBSN).

Baca Juga: DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp4,88 T untuk Kemenkeu di 2026

Meski dilakukan efisiensi, pemerintah memastikan kebutuhan belanja dasar, seperti gaji pegawai, operasional kantor, dan pelayanan publik tetap aman.

Efisiensi juga diinstruksikan untuk tidak memengaruhi keberlanjutan pegawai non-ASN, kecuali karena evaluasi kinerja atau kontrak kerja berakhir.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan belanja negara agar sejalan dengan target pembangunan yang telah ditetapkan serta menjaga kredibilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.