Misbakhun: Indonesia Harus Siap Hadapi Sistem Pembayaran Global yang Baru

AKURAT.CO Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi pergeseran arsitektur sistem pembayaran global yang semakin dinamis. 

Dirinya menegaskan bahwa inisiatif negara-negara BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dalam mengembangkan mata uang bersama serta sistem pembayaran alternatif merupakan keniscayaan.

Oleh sebab itu, lanjut Misbakhun, kondisi ini mengindikasikan pergeseran dari sistem keuangan unipolar menuju sistem multipolar yang menawarkan alternatif bagi negara berkembang seperti Indonesia.

"Kita menyaksikan adanya evolusi dalam arsitektur keuangan global. Wacana pengembangan sistem pembayaran dan mata uang BRICS adalah respons logis terhadap dinamika tersebut," ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Baca Juga: Misbakhun Ungkap Alasan Rapat Perdana Danantara dan Komisi XI DPR RI Digelar Tertutup

Legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut menilai bahwa keberadaan blok ekonomi seperti BRICS dapat memberikan jalan keluar bagi negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang dominan. Langkah ini juga dinilai sebagai upaya strategis dalam menghadapi volatilitas sistem keuangan internasional.

Sebab Indonesia memiliki modal kuat untuk terlibat aktif dalam transformasi ini. Keberhasilan implementasi sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur pembayaran domestik yang efisien dan berdaulat.

“QRIS dan GPN adalah bukti nyata bahwa kita punya kemampuan teknis. Pengalaman ini jadi modal penting untuk menghadapi interoperabilitas sistem pembayaran global di masa depan,” ucapnya.

Tak sampai disitu saja, Misbakhun juga menyoroti perkembangan penggunaan mata uang digital bank sentral (CBDC) dan aset kripto dalam transaksi lintas negara. Bahkan di tahun 2025 ini volume transaksi kripto global telah menembus USD24 triliun. Negara-negara BRICS turut mendorong adopsi BRICS Pay, platform pembayaran lintas negara yang telah diintegrasikan ke sistem keuangan berbagai bank besar seperti Sberbank dan VTB dari Rusia.

"Hingga pertengahan tahun ini, lebih dari 159 entitas dari 20 negara telah bergabung dalam platform pembayaran tersebut, yang dibangun di atas infrastruktur komunikasi keuangan Bank Rusia. Tentu saja ini menjadi sebuah peluang bagi Indonesia untuk mengevaluasi dan beradaptasi," paparnya kembali.

Baca Juga: Komisi XI Apresiasi Capaian WTP Kemenkeu, Wajib Tindaklanjuti Semua Masukan BPK

Meski demikian, Misbakhun menekankan perlunya kehati-hatian dan kesiapan regulasi sebelum Indonesia terlibat lebih jauh. Regulasi yang adaptif dan menjamin keamanan data, mencegah kejahatan keuangan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi prasyarat mutlak.

“Kita butuh kerangka hukum yang jelas dan kuat. Perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan literasi digital harus menjadi bagian dari strategi nasional,” ucapnya.

Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat kajian mengenai potensi risiko dan manfaat dari integrasi sistem keuangan dengan negara-negara BRICS.

Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam transformasi global ini. Dengan strategi dan kesiapan yang matang, Misbakhun optimistis Indonesia bisa menjadi pemain aktif yang ikut membentuk arah baru sistem keuangan global.

“Dukungan politik dari DPR, khususnya Komisi XI, akan terus kami berikan. Namun, semua harus diimbangi dengan kesiapan teknis dan penguatan kapabilitas domestik,” tutupnya.