Pemerintah Revisi Pajak Kripto untuk Maksimalkan Penerimaan Negara

Andi Syafriadi | 22 Juli 2025, 16:10 WIB

AKURAT.CO Pemerintah terus mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor ekonomi digital, termasuk dari transaksi aset kripto. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah merevisi kebijakan pajak terhadap kripto, menyusul perubahan statusnya dari komoditas menjadi instrumen keuangan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa penyesuaian regulasi dilakukan agar sesuai dengan kerangka hukum baru. Aset kripto yang sebelumnya diawasi oleh Bappebti akan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengubah pendekatan pajak dari berbasis perdagangan ke model keuangan.

“Ini adalah bagian dari pembaruan sistem. Seiring peralihan kripto ke instrumen keuangan, aturannya pun perlu diselaraskan,” ujar Bimo.

Penerimaan pajak dari sektor ini cukup signifikan. Hingga Maret 2025, total setoran pajak kripto mencapai Rp1,2 triliun, terdiri dari Rp560,61 miliar PPh 22 dan Rp642,17 miliar PPN dalam negeri.

Saat ini, PMK Nomor 68 Tahun 2022 masih menjadi dasar hukum pungutan pajak kripto. Dalam aturan tersebut, exchange terdaftar di Bappebti dikenakan PPN 0,11% dan PPh Final 0,1% dari nilai transaksi. Adapun exchange tidak terdaftar dikenakan tarif dua kali lipat.

Namun, seiring kripto masuk ke dalam klasifikasi instrumen keuangan, pemerintah membuka peluang penyesuaian skema pajak. Model pemajakan ke depan bisa merujuk pada sistem seperti pada pasar modal, termasuk potensi pemajakan atas capital gain.

Revisi ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, sekaligus meningkatkan kepatuhan serta penerimaan negara dari sektor yang terus berkembang ini.

Langkah tersebut juga menjadi bukti bahwa otoritas fiskal tidak tinggal diam menghadapi perubahan cepat di sektor ekonomi digital. Dengan kebijakan adaptif, pemerintah berupaya mengawal pertumbuhan kripto sekaligus memastikan kontribusinya terhadap APBN.