Alasan Tokocrypto Gencar Edukasi Kripto

AKURAT.CO Di tengah meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap aset digital, Tokocrypto menyoroti masih rendahnya tingkat literasi kripto yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko kerugian, terutama bagi investor pemula. 

Hingga April 2025, jumlah investor aset kripto di Indonesia tercatat mencapai 14,16 juta orang. Namun, peningkatan ini belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terhadap instrumen investasi digital tersebut.

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyatakan bahwa euforia terhadap aset kripto perlu diiringi dengan peningkatan edukasi yang merata di semua lapisan masyarakat. Menurutnya, tanpa pemahaman yang benar, partisipasi masyarakat dalam aset digital justru dapat menjadi bumerang.

“Kami melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap aset kripto terus meningkat, tetapi ini harus dibarengi dengan edukasi yang memadai. Literasi kripto yang minim berpotensi meningkatkan risiko, terutama bagi investor pemula,” ujar Calvin di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Baca Juga: Tokocrypto Gandeng VIDA Perkuat Keamanan Digital dan Verifikasi Pengguna Kripto

Calvin juga mengingatkan bahwa inklusi tanpa literasi hanya akan memperbesar potensi kerugian. Oleh sebab itu, Tokocrypto secara aktif menggencarkan program edukasi kripto di berbagai wilayah, mulai dari komunitas perkotaan, kampus, hingga daerah terpencil.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor kripto di Indonesia naik dari 13,71 juta pada Maret 2025 menjadi 14,16 juta pada April 2025. Nilai transaksi juga menunjukkan tren positif, melonjak dari Rp32,45 triliun menjadi Rp35,61 triliun dalam periode yang sama.

Meski demikian, belum ada indeks literasi khusus yang mengukur pemahaman masyarakat terhadap kripto.

Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, aset kripto baru dimasukkan sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan dalam cakupan Data Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Indeks literasi keuangan nasional sendiri tercatat sebesar 66,64%, masih tertinggal dibandingkan indeks inklusi keuangan yang mencapai 92,74%.

Tantangan serupa juga terjadi pada sektor keuangan syariah, yang indeks literasinya hanya 43,42%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap produk keuangan belum dibarengi dengan pemahaman yang sepadan.

Calvin menyampaikan bahwa membangun ekosistem edukasi kripto yang kuat tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam mengembangkan kurikulum dan pelatihan yang relevan.

“Membangun ekosistem edukasi kripto yang kuat memerlukan kolaborasi erat antara sektor swasta, pemerintah, dan institusi pendidikan. Dengan bersinergi, berbagai pihak dapat mengembangkan program pelatihan yang relevan dan mudah diakses,” tegasnya.

Sebagai referensi, Tokocrypto menilai Indonesia dapat belajar dari pendekatan negara lain seperti Singapura. Negara tersebut berhasil mengintegrasikan edukasi blockchain dan kripto melalui lembaga pendidikan tinggi seperti National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU), yang menyediakan kursus komprehensif terkait aset digital.

Selain itu, pemerintah Singapura melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) juga aktif mendorong penerapan teknologi blockchain dalam sistem pendidikan dan keuangan nasional mereka. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital.

“Sangat penting bagi Indonesia untuk belajar dari pendekatan edukasi kripto yang sukses di negara lain. Dengan jumlah investor kripto yang terus bertumbuh, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini diiringi dengan pemahaman yang mendalam mengenai aset digital,” tukas Calvin.