Danantara, Bayi Disuruh Lari (Bagian 3)

AKURAT.CO Indonesia meluncurkan sebuah lembaga pengelola kekayaan negara (sovereign wealth fund) bernama Danantara Indonesia.

Dengan ambisi besar untuk mengelola aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Danantara diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Pada bagian sebelumnya, Akurat.co telah membahas posisi Danantara saat dibandingkan dengan SWF global lainnya. Kali ini, pembahasan Danantara akan fokus pada lesson learning atau pembelajaran lembaga serupa di masa lalu baik di Tanah Air maupun di negara lain.

Sejarah menunjukkan bahwa pengelolaan dana semacam ini tidak selalu berjalan mulus. Kasus-kasus seperti 1MDB di Malaysia menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan dana yang buruk dapat berujung pada skandal besar.

Lalu, bagaimana Indonesia dapat memastikan Danantara tidak jatuh ke lubang yang sama

Model Bisnis Danantara

Danantara Indonesia resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini dirancang untuk mengelola dan meningkatkan nilai aset negara, dengan fokus pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi strategis lainnya.

Baca Juga: Bappenas Andalkan BPI Danantara Pacu Investasi, Target Ekonomi Tembus 8%

Dengan total aset yang dikelola mencapai USD900 miliar, Danantara menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.

Tentunya tujuan utama dari berdirinya Danantara adalah untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan struktur organisasi yang mencakup Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat, Danantara diharapkan dapat beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Menurut CIO Danantara, Pandu Sjahrir, Danantara sepenuhnya akan beroperasi menggunakan pendekatan komersiil. Semua uang yang masuk ke Danantara akan digunakan secara komersial dan produktif untuk menghasilkan kegiatan ekonomi.

"Kami akan berhati-hati, lambat, dan kemungkinan besar akan membosankan dalam kegiatan investasi kami, karena fokus kami adalah mencari keuntungan yang baik," ujar Pandu dikutip dari Reuters, Senin (3/3/2025).

Berbeda dengan dana kekayaan negara yang sudah ada, Indonesia Investment Authority (INA), Danantara, tidak diharuskan memiliki mitra untuk proyek-proyek investasinya, kata Pandu.

Fitch Ratings mengatakan pada Senin dalam laporannya bahwa profil kredit beberapa perusahaan yang dikendalikan negara dapat melemah jika Danantara mengharuskan pembayaran dividen yang lebih tinggi, atau jika mereka mengejar proyek-proyek yang lebih berisiko sebagai akibat dari pendekatan Danantara.

Belajar dari Indonesia Investment Authority (INA)

Pemerintah pada awal 2021 membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), yang diatur PP 74/2020.

Singkatnya, lembaga SWF yang bermodal dasar Rp75 triliun dalam bentuk tunai dan saham ini dibuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek sehingga stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Kini, sekitar 5 tahun sejak pertama kali dibentuk, INA mengelola dana sekitar USD10 miliar setara Rp160 triliun. Dana kelolaan atau Asset Under Management/ AUM INA memang terus meningkat, dari Rp87 triliun di 2021, Rp100 triliun di 2022 dan Rp147,7 triliun di 2023.

Baca Juga: Danantara, Bayi Disuruh Lari (Bagian 2)

Meski performa INA tergolong baik, yang diafirmasi oleh peringkat kredit BBB untuk international credit dan AAA untuk national credit oleh Fitch, INA melaju bukan tanpa tantangan.

INA fokus pada 8 sektor utama termasuk infrastruktur, supply chain & logistic, infrastruktur digital, green investing, jasa kesehatan, jasa keuangan, consumer & tech dan pariwisata.

Namun demikian seperti kendaraan pembiayaan yang dimaksud dalam PP No. 74 Tahun 2020 bisa menjadi keunggulan sebagai bentuk diversifikasi bisnis, namun sekaligus dapat menjadi kelemahan karena terdapat loss of span of control management. Manajemen LPI sangat perlu membentuk kultur organisasi yang berorientasi risiko dan tidak semata mengejar return.

Meskipun LPI mengutamakan dana eksternal dalam bentuk ekuitas, namun karakter kuasi-pemerintah pada lembaga ini tidak dapat diingkari.

Hal tersebut akan memberi dampak pada sovereign risk/rating investasi Indonesia, karena tidak semua proyek investasi, terlebih lagi infrastruktur, menghasilkan return yang teridentifikasi dan earmarked, misalnya saja pembangkit listrik, pelabuhan, dan bandara.

Kemudian transparansi, akuntabilitas, dan governance LPI sangat penting untuk diperkuat. Hal ini mengingat kompleksnya model bisnis yang dijalankan LPI, sehingga nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan sangat berpotensi sulit untuk dicerna (opaque).

Belajar dari IFG

Selain INA, pola konsolidasi pengelolaan aset dan investasi juga bisa ditemukan pada holding asuransi BUMN, IFG.

Perusahaan menghadapi tantangan besar saat harus mengambil alih polis dari PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami masalah keuangan serius. Proses restrukturisasi ini memerlukan upaya ekstra untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. 

IFG juga dihadapkan pada isu keringnya likuiditas, yang mana semula diharapkan konsolidasi dana pensiun BUMN di bawah satu atap bakal berbuah manis dan maksimal. Namun tantangan di berbagai hal membuat pengelolaan dana pensiun tersebut belum maksimal

Belajar dari Kasus 1MDB Malaysia

Ketika berbicara soal pengelolaan dana negara dalam skala besar, kasus 1MDB (1Malaysia Development Berhad) di Malaysia adalah contoh nyata bagaimana sebuah mimpi indah bisa berubah jadi mimpi buruk.

Dimana skandal tersebut bukan cuma jadi pelajaran penting buat Malaysia sendiri, tapi juga jadi warning keras buat negara-negara lain yang ingin membentuk atau mengelola sovereign wealth fund (SWF), termasuk Indonesia dengan hadirnya Danantara.

1MDB Berawal dari Ambisi Tinggi dan Niat Mulia

Mengutip dari laman Reuters, Senin (3/3/2025), 1MDB pada awalnya didirikan pada tahun 2009 silam oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Konsep awalnya terkesan sangat visioner. 1MDB digadang-gadang bakal jadi mesin penggerak pembangunan ekonomi Malaysia.

Fokusnya? Membiayai proyek-proyek infrastruktur besar, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membawa Malaysia masuk ke jajaran negara maju lewat investasi strategis. Semua terdengar sempurna di atas kertas.

Dana jumbo pun mulai digelontorkan, dan 1MDB sukses menarik perhatian investor mancanegara. Obligasi diterbitkan, proyek-proyek megah dirancang, dan jaringan investasi dibangun.

Baca Juga: Danantara, Bayi Disuruh Lari (Bagian 1)

Tapi sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Bukan pertumbuhan ekonomi pesat yang didapat, melainkan skandal korupsi kelas kakap yang menyeret nama-nama besar, termasuk Najib Razak sendiri.

Lalu, apa sih yang bikin 1MDB jadi skandal besar? Intinya, ada dugaan kuat bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Dana sekitar USD4,5 miliar (setara lebih dari Rp 70triliun) raib begitu saja, ditarik ke rekening pribadi, digunakan untuk gaya hidup mewah, membeli properti mahal di luar negeri, karya seni, hingga mendanai film Hollywood terkenal seperti The Wolf of Wall Street.

Modus yang dipakai pun cukup kompleks. Lewat skema investasi abal-abal, perusahaan cangkang di luar negeri, dan pencucian uang lintas negara, dana 1MDB diputar-putar hingga sulit dilacak.

Namun berkat investigasi panjang yang melibatkan lembaga internasional seperti Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), akhirnya kebobrokan ini terbongkar.

Dampaknya? Fatal. Bukan hanya membuat keuangan negara Malaysia kacau, tapi juga menghancurkan reputasi Malaysia di mata dunia. Kepercayaan investor runtuh, utang negara melonjak, nilai mata uang merosot, dan stabilitas politik pun terguncang.

Najib Razak pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara karena terbukti terlibat langsung dalam skandal ini. Mengingat Indonesia saat ini sedang semangat-semangatnya bikin Danantara dengan tujuan mengelola kekayaan negara agar lebih optimal, maka belajar dari 1MDB itu hukumnya wajib.

Kenapa? Karena skandal 1MDB terjadi bukan semata karena sistem yang buruk, tapi juga karena lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan tingginya campur tangan politik dalam pengelolaan dana.

Danantara Jangan Sampai Berakhir Seperti 1MDB

Meskipun Danantara memiliki potensi besar, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan terjadinya campur tangan politik dalam pengelolaan dana.

Sebagaimana dilansir oleh Financial Times, ada kekhawatiran bahwa kontrol langsung oleh presiden dapat membuka peluang bagi pengaruh politik yang dapat mengurangi efektivitas dan kredibilitas investasi.

Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa Danantara dapat menghambat investasi sektor swasta. Dengan mengelola aset negara yang begitu besar, Danantara mungkin mendominasi pasar dan membuat investor swasta enggan berpartisipasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi kompetisi dan inovasi dalam perekonomian.

Lantas apa yang harus dilakukan agar 1MDB tak terulang di Danantara? Untuk memastikan Danantara tidak mengalami nasib serupa dengan 1MDB, ada beberapa langkah yang perlu diambil:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap keputusan investasi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Laporan keuangan harus dipublikasikan secara rutin dan diaudit oleh lembaga independen.

2. Pengawasan yang Ketat

Membentuk mekanisme pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

3. Profesionalisme dalam Pengelolaan

Memastikan bahwa pengelolaan Danantara dilakukan oleh para profesional yang berkompeten dan bebas dari intervensi politik.

4. Keterlibatan Publik

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan kepentingan nasional.

5. Belajar dari Kasus Sebelumnya

Mengambil pelajaran dari kasus 1MDB dan pengalaman IFG serta INA untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Dengan mengambil langkah-langkah di atas, diharapkan Danantara dapat menjadi lembaga yang efektif dalam mengelola aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan Danantara sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan belajar dari pengalaman masa lalu.

Bersambung...