SEC Bakal Adopsi Usulan Aturan Kripto dari Industri di Era Trump

AKURAT.CO Jay Clayton, mantan regulator Wall Street terkemuka yang diperkirakan akan memegang posisi strategis dalam administrasi Presiden terpilih Donald Trump, menyatakan bahwa Kongres Amerika Serikat kemungkinan akan mengesahkan undang-undang terkait cryptocurrency di bawah pemerintahan baru ini.

Berbicara di hadapan komunitas pengacara sekuritas di New York pada Rabu (13/11/2024), Clayton menegaskan keyakinannya bahwa peraturan cryptocurrency lebih mungkin terwujud dalam beberapa tahun ke depan.

Dikutip dari Reuters, Clayton, yang diisukan sebagai kandidat kuat untuk posisi Jaksa Agung dalam administrasi Trump, mengungkapkan pandangannya bahwa beban regulasi bagi perusahaan harus dipermudah guna mendorong mereka untuk terjun ke pasar publik.

Pernyataan ini dianggap sebagai indikasi adanya perubahan kebijakan signifikan yang akan didorong oleh industri keuangan, terutama setelah kampanye pengaruh yang gencar pada pemilu bulan ini.

"Saya pikir kita akan melihat legislasi kripto. Menghadapi beberapa masalah ini di tingkat eksekutif dan administratif dapat membuat legislasi kripto menjadi lebih mudah," ujar Clayton, mengisyaratkan bahwa pendekatan regulasi yang lebih ringan akan menjadi prioritas.

Baca Juga: CEO Indodax: Restu ETF Ethereum oleh SEC Kerek Harga Koin ETH

Pendekatan ini akan sangat berbeda dengan kebijakan regulator di bawah Presiden Joe Biden, yang secara agresif menerapkan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan crypto.

Selama kepemimpinan Biden, regulator enggan mengadopsi peraturan yang diusulkan oleh industri cryptocurrency, sehingga banyak perusahaan merasa dibatasi. Clayton menyebut pendekatan regulasi Biden sebagai terlalu ketat dan mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump akan berupaya merombak kebijakan yang berlaku saat ini.

Selain isu cryptocurrency, Clayton juga mengkritik peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan biaya transisi iklim, seperti yang telah disahkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) awal tahun ini. Ia menilai regulasi ini sebagai "mengerikan" karena dapat menghambat perusahaan untuk melantai di bursa.

“Jika Anda berpikir untuk masuk ke pasar publik dan melihat persyaratan yang perlu dikumpulkan untuk data yang tidak ada hubungannya dengan cara menjalankan bisnis, Anda akan berpikir dua kali,” ujarnya.

Clayton berargumen bahwa regulasi semacam ini hanya akan membebani perusahaan yang ingin go public dan tidak memiliki relevansi langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari. Hal ini ia sampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya regulasi yang difokuskan pada pengungkapan isu keberlanjutan dan perubahan iklim.

Lebih lanjut, Clayton menyarankan agar regulator mempertimbangkan kembali beberapa peraturan dan proses litigasi yang sedang berjalan, mengingat adanya preseden Mahkamah Agung yang membatasi kekuasaan eksekutif. Menurutnya, perkembangan hukum ini bisa menjadi alasan bagi para regulator untuk meninjau ulang apakah kebijakan tertentu masih "berdaya guna" dalam kondisi saat ini.

Ketika ditanya mengenai spekulasi peran yang mungkin akan diambilnya dalam pemerintahan Trump, Clayton enggan memberikan komentar spesifik. Namun, ia menyatakan bahwa jika ditawari posisi di mana ia bisa berkontribusi secara efektif, ia tidak akan menolak. "Jika diminta untuk peran di mana saya bisa efektif, saya akan berkata ya," katanya.

Industri keuangan AS, khususnya sektor cryptocurrency, berharap bahwa administrasi Trump yang baru dapat memberikan regulasi yang lebih mendukung perkembangan sektor ini. Sementara itu, beberapa analis menilai bahwa kebijakan yang lebih longgar terhadap cryptocurrency di bawah Trump berpotensi mendorong inovasi di sektor teknologi keuangan.

Kedatangan Clayton, jika benar-benar masuk dalam jajaran pemerintahan Trump, diperkirakan akan membawa perubahan besar bagi sektor keuangan, terutama terkait dengan regulasi pasar dan kebijakan transparansi perusahaan.

Di sisi lain, kelompok pro-keberlanjutan dan aktivis lingkungan khawatir bahwa pendekatan ini akan melemahkan komitmen perusahaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Meskipun pemerintahan Trump belum resmi dimulai, pernyataan Clayton ini sudah memberikan gambaran awal mengenai arah kebijakan ekonomi AS ke depan.