Turuti Janji 3 Juta Rumah Prabowo, Dirut BTN Ajukan Skema Baru FLPP

AKURAT.CO Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengakui pihaknya tengah berdiskusi dengan pemerintah terkait skema baru subsidi KPR ke depan.

Hal tersebut merespons janji capres Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah setara 40 rumah per desa/ kelurahan per tahun, atau naik 3 kali lipat dari target pemerintah saat ini. 

"Tapi yang pasti kalau ingin 3 juta rumah, kalau pemerintah pakai pola subsidi yang sekarang dengan menyediakan liquidity, ya kita seneng-seneng aja ada liquidity. Tapi menurut kami, nggak akan bisa dapet triple dari budget yang ada," ujar Nixon di sela Konferensi Pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTN 2024, Rabu (6/3/2024).

Baca Juga: Generasi Sandwich Ingin Tetap Bisa Cicil Rumah atau KPR? Simak Tips Perencana Keuangan Berikut

Karena itu, Nixon mengatakan BTN mengusulkan KPR subsidi dengan tenor 20 tahun, dipotong subsidinya menjadi 10 tahun saja. Usulan ini berdasarkan data perusahaan di mana banyak sekali nasabah yang melakukan pelunasan di tahun ke-9 dan ke-10.

"Artinya, dia mampu. Nah, kalau sudah mampu, orang udah upgrade, nggak harus dipaksa subsidi terus. Mungkin nanti setelah itu dia naik pelan-pelan gradual di commercial rate, itu yang kita usulkan," ujarnya.

Sementara subsidi sisa 10 tahun lainnya yang tidak terpakai bisa disalurkan untuk orang lain. Dengan demikian bisa menimbulkan azas keadilan bagi yang ingin memiliki hunian. Lebih lanjut, Nixon berharap skema baru itu dapat diputuskan pemerintahan saat ini sejalan dengan penyusunan APBN 2025, yakni sebelum bulan Agustus.

Selain itu ada pula pembahasan untuk memenuhi likuiditas. Satu skema yang muncul adalah alokasi dana murah dari dana abadi, termasuk dana riset, dana pensiun, dan dana pendidikan yang belum tersalurkan. 

Pembahasan mengenai hal tersebut, kata Nixon, masih "seperempat final". Akan tetapi, bank perumahan itu sudah menyiapkan beberapa pola.

"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung ke Tapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itu diskusinya akan dilanjutkan lagi," ujarnya.

Sebelumnya Anggota Komisi XI RI, Mukhamad Misbakhun, mengusulkan berbagai dana murah yang saat ini dikelola pemerintah digeser ke BTN untuk memberikan daya gedor lebih tinggi terhadap pembangunan perumahan nasional dan mengatasi backlog. 

Hal itu ia sampaikan di Webinar Prospek Pembiayaan Perumahan di Tahun Politik yang diadakan oleh BTN dan Akurat.co belum lama ini.