Menteri Ara Tinjau Lahan 45 Hektare di Depok untuk Rusun MBR

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau langsung lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kota Depok, Jawa Barat, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan tersebut, Maruarar mengatakan lahan seluas 45 hektare itu akan segera dipersiapkan melalui proses land clearing sebelum masuk tahap pembangunan.

“Lahan ini milik Kementerian Komunikasi dan Digital dan berjanji akan dilakukan land clearing menjadi lahan siap bangun selama enam bulan ke depan,” kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Baca Juga: Bahas Rusun Subsidi Meikarta, Menteri PKP Maruarar Sirait Datangi KPK

Ara menambahkan, Kementerian PKP akan melakukan koordinasi lintas lembaga agar proyek pembangunan hunian vertikal tersebut dapat segera direalisasikan.

“Kami akan segera melakukan rapat bersama untuk membahas pembangunan rusun Depok ini,” ujar Ara.

Koordinasi tersebut akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Komdigi, TNI, Polri hingga Pemerintah Kota Depok, terutama terkait kesiapan lahan, keamanan proyek, hingga percepatan perizinan.

Ara berharap proses pembersihan lahan hingga tahap konstruksi dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kalau untuk rakyat tentunya kami sepakat semuanya,” katanya.

Pemerintah Kota Depok menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rusun tersebut.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan proyek ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian.

“Nanti rusun ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diprioritaskan bagi warga Depok yang belum mempunyai rumah,” kata Chandra.

Menurut dia, berdasarkan informasi dari Komdigi, lahan seluas 45 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan rusun tersebut telah selesai dari sisi permasalahan hukum, sehingga dapat segera diproses untuk pembangunan.

“Kami siap memfasilitasi segala kebutuhan pembangunan rumah susun MBR ini, seperti land clearing, penertiban dan juga perizinan,” ujarnya.

Baca Juga: Menteri Maruarar Instruksikan Percepatan Pemulihan Bencana Aceh, Satgas PKP Bergerak

Pembangunan rusun untuk MBR menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan kebutuhan perumahan (housing backlog) di Indonesia.

Data Kementerian PUPR menunjukkan backlog perumahan nasional masih berada di kisaran 12 juta unit rumah, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami keterbatasan lahan.

Di wilayah metropolitan seperti Jabodetabek, tekanan kebutuhan hunian semakin tinggi seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Karena itu, pemerintah mulai mendorong pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Model hunian vertikal dinilai lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibanding perumahan tapak, terutama di kota dengan harga tanah yang terus meningkat.

Jika terealisasi, proyek rusun di Depok ini berpotensi menambah pasokan hunian terjangkau bagi masyarakat di kawasan penyangga Jakarta.

Kota Depok sendiri termasuk wilayah dengan pertumbuhan penduduk cukup tinggi di Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Depok telah mencapai sekitar 2,1 juta jiwa pada 2023, meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir.

Pertumbuhan tersebut turut mendorong kenaikan harga lahan dan rumah, sehingga akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi semakin terbatas.

Pembangunan rusun MBR di atas lahan negara seperti milik Komdigi dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyediaan rumah terjangkau tanpa harus melakukan pembebasan lahan baru yang memerlukan biaya besar.