Menteri Maruarar Instruksikan Percepatan Pemulihan Bencana Aceh, Satgas PKP Bergerak

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menyiapkan sejumlah langkah pemulihan pascabencana banjir besar di Aceh, termasuk perbaikan fasilitas publik seperti masjid, jalan lingkungan, dan ruang bermain anak.

Upaya ini menjadi bagian dari rencana paralel yang berjalan beriringan dengan masa tanggap darurat.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menjelaskan bahwa percepatan tersebut dilakukan agar tidak ada jeda waktu ketika fase rehabilitasi dan rekonstruksi resmi dimulai.

“Ini bukan untuk mendahului proses tanggap darurat, tetapi memastikan kesiapan sehingga tidak terjadi kekosongan waktu,” ujar Imran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

Baca Juga: Menteri PKP–PWI Sepakat Fasilitasi 5.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan

Langkah cepat ini sejalan dengan instruksi Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, yang sejak Selasa (2/12/2025) melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ara menilai percepatan pemulihan harus dirancang sejak dini agar kondisi sosial dan permukiman warga dapat segera kembali normal.

Menurut Ara, penanganan bencana yang efektif tidak hanya bergantung pada kecepatan respons awal, tetapi juga kesiapan rencana jangka menengah.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi harus mulai dipersiapkan di masa tanggap darurat agar pemulihan masyarakat berjalan cepat,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pascabencana yang terbagi dalam tiga tim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca Juga: Dapat Tambahan Anggaran 100 Persen di 2026, Menteri PKP Apresiasi Komisi V DPR

Tim untuk Sumut dan Sumbar lebih dulu melakukan peninjauan lapangan, sementara tim yang ditugaskan ke Aceh harus berangkat menyusul akibat keterbatasan penerbangan.

Setibanya di Aceh, Imran bersama Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan, Hari Rubiyanto, serta Staf Khusus Menteri, Salamuddin Daeng, langsung menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Aceh. Pertemuan tersebut membahas kebutuhan mendesak serta prioritas pemulihan infrastruktur permukiman.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T. Aznal Zahri. Keduanya menyampaikan kondisi terbaru di lapangan, termasuk wilayah yang mengalami kerusakan terparah dan kebutuhan fasilitas publik yang harus segera dipulihkan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kementerian PKP menyampaikan permohonan maaf atas kedatangan mendadak. Imran menekankan bahwa hal itu tidak terlepas dari instruksi langsung Menteri Ara yang meminta percepatan penanganan dilakukan secara terukur, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.

“Kami memohon maaf atas kedatangan yang mendadak. Namun ini merupakan tindak lanjut instruksi khusus Menteri Ara agar percepatan penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terarah,” ujar Imran.

Kementerian PKP memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil akan tetap disesuaikan dengan arahan BNPB serta pemerintah daerah. Tahap identifikasi kebutuhan dan asesmen kerusakan kini tengah diprioritaskan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif.

Pemulihan fasilitas publik diproyeksikan menjadi salah satu fokus utama dalam tahap pascabencana mengingat vitalnya peran sarana ibadah, infrastruktur jalan, hingga ruang bermain anak bagi stabilitas kehidupan sosial warga.

Pemerintah berharap upaya ini dapat mempercepat kembalinya aktivitas warga di wilayah terdampak banjir.