Fahri Hamzah Usulkan Bulog Khusus Perumahan Subsidi untuk Atasi Backlog Nasional

AKURAT.CO Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengajukan usulan strategis kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membentuk lembaga semacam Perum Bulog, namun berfokus pada sektor perumahan subsidi.

Lembaga ini diusulkan sebagai offtaker atau pembeli utama rumah subsidi yang diproduksi oleh perusahaan konstruksi milik negara, dalam upaya mengatasi backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 15 juta unit.

Fahri menjelaskan bahwa lembaga ini akan bertugas membeli rumah-rumah subsidi dari para pengembang, mirip dengan peran Bulog yang selama ini menjadi pembeli utama gabah hasil panen petani.

“Saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Pak Erick untuk memikirkan berdirinya Bulog untuk perumahan ini,” ujar Fahri ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Menurut Fahri, keberadaan offtaker seperti Bulog perumahan ini dapat menjadi solusi sistemik bagi masalah kekurangan pasokan rumah subsidi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa lebih efektif memastikan rumah subsidi terserap pasar, sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis pengembang perumahan sosial.

Lebih jauh, Fahri menilai bahwa kehadiran lembaga offtaker di sektor perumahan bisa membantu menurunkan harga jual rumah subsidi kepada masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah akan memiliki kemampuan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih kompetitif, serupa dengan mekanisme di sektor pangan.

Ia menekankan bahwa HPP tersebut tidak akan merugikan pengembang rumah, karena tetap mempertimbangkan aspek keekonomian pembangunan.

Fahri juga mengusulkan perubahan skema subsidi yang selama ini hanya berfokus pada subsidi cicilan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, dengan adanya Bulog perumahan, pendekatan subsidi dapat digeser ke subsidi tanah. Skema ini dianggap akan membuat harga rumah lebih terjangkau tanpa membebani pembiayaan jangka panjang.

Konsep Bulog perumahan tidak terbatas pada rumah tapak. Fahri menegaskan bahwa lembaga ini juga bisa menjangkau pembangunan rumah vertikal atau rumah susun yang lebih sesuai dengan kebutuhan urbanisasi dan keterbatasan lahan di kota besar.

Tentunya hal ini membuka peluang pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan perumahan di berbagai wilayah Indonesia.

Meski demikian, Fahri menekankan bahwa usulan ini masih bersifat awal dan perlu kajian lebih lanjut. Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP bersama Kementerian BUMN akan membentuk tim untuk mendalami konsep ini, termasuk mempelajari praktik-praktik terbaik dari berbagai negara.

“Kami sepakat bahwa kami akan mendalami dulu, nanti antara tim kami perkuat untuk mengambil best practice yang ada di seluruh dunia,” katanya.

Sampai saat ini belum ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk merealisasikan lembaga ini. Namun Fahri berharap proses kajian dan pembentukan bisa segera dilakukan, terutama jika mendapatkan restu dari Presiden. Menurutnya, inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usulan pembentukan Bulog perumahan mencerminkan upaya inovatif dalam mengatasi krisis backlog perumahan yang telah lama menjadi masalah struktural di Tanah Air. Jika terwujud, kehadiran lembaga ini dapat menciptakan ekosistem pembiayaan dan distribusi perumahan subsidi yang lebih efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.