Menteri Ara Ajak Masyarakat Manfaatkan KPR FLPP untuk Rumah Pertama

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengimbau masyarakat berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program ini dinilainya sebagai solusi terbaik bagi warga yang ingin memiliki rumah pertama di tengah terus meningkatnya harga tanah dan bahan bangunan.

Menurut Maruarar atau yang akrab disapa Ara, program KPR FLPP merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah, khususnya di era Presiden Prabowo Subianto, dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat.

"Daripada uangnya dipakai untuk hal lain, lebih baik dimanfaatkan untuk membeli rumah. Ini momen tepat sebelum harga rumah naik lagi," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Baca Juga: Menteri Ara Selesaikan Polemik Meikarta

KPR FLPP memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat. Skema ini menawarkan uang muka ringan hanya sebesar 1%, suku bunga tetap 5% sepanjang masa tenor, dan cicilan yang terjangkau.

Selain itu, debitur juga mendapatkan perlindungan lewat asuransi jiwa, yang memberikan rasa aman bagi keluarga pemilik rumah.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa KPR FLPP menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Tujuannya tidak lain untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru Tanah Air.

Ara juga menegaskan bahwa program ini tidak sekadar memfasilitasi pembelian rumah, tetapi juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara gratis.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk menyejahterakan rakyat melalui program perumahan. Mari kita teruskan semangat ini. Doakan juga agar BP Tapera makin sukses, dan Bank BJB terus mencatatkan penyerapan KPR FLPP tertinggi di Indonesia,” ucap Ara.

Tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan pembangunan dan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi bagi rakyat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mengurangi backlog perumahan nasional dan mendorong pemerataan akses terhadap tempat tinggal yang layak.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa FLPP adalah bentuk bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah yang ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

Baca Juga: Tinjau Stadion GBK, Maruarar Sirait Ingin Pembukaan Piala Presiden Berjalan Lancar

Menurut Heru, hingga pertengahan tahun ini, pihaknya telah menyalurkan FLPP sebesar Rp15,73 triliun untuk mendanai 126.932 unit rumah. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program bantuan perumahan tersebut, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan kontribusi penyaluran FLPP tertinggi sepanjang 2025. Sebanyak 29.856 unit rumah subsidi telah terealisasi di wilayah ini, dengan total dana yang digelontorkan mencapai Rp3,738 triliun.

Capaian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jawa Barat yang memerlukan bantuan pemerintah untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Kementerian PKP bersama BP Tapera dan lembaga perbankan penyalur FLPP, seperti Bank BJB, akan terus memperluas akses informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara mengakses program KPR Sejahtera FLPP. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat realisasi program dan menyentuh lebih banyak keluarga di seluruh pelosok negeri.