Menko AHY Ingatkan Pentingnya Antisipasi Risiko Pembangunan Infrastruktur

AKURAT.CO Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menyoroti sejumlah risiko yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.

AHY menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperbaiki dan mengawal kinerja pembangunan di sejumlah sektor untuk mewujudkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin mengawal dan memperbaiki kinerja pembangunan di berbagai sektor," ujar AHY di sela Forum Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (11/11/2024).

Menurutnya, beberapa risiko utama yang perlu diantisipasi mencakup risiko konstruksi, sosial, hukum, hingga tantangan terkait ketersediaan lahan dan perencanaan yang belum matang. AHY menegaskan pentingnya mitigasi risiko-risiko tersebut untuk menghindari keterlambatan proyek dan inefisiensi anggaran.

AHY mencontohkan, anggaran proyek infrastruktur dapat membengkak jika studi kelayakan (feasibility study) tidak disusun secara lengkap. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan sejak awal untuk memastikan proyek terintegrasi dengan baik. "Anggaran bisa membengkak kalau feasibility study tidak lengkap, belum lagi kalau ada kebocoran atau inefisiensi karena sejak awal kurang terintegrasi," tambahnya.

Menyinggung proyek-proyek infrastruktur vital, AHY menyatakan bahwa proyek dengan anggaran besar seperti bandara, dermaga, dan waduk harus rampung tepat waktu dan sesuai target. Infrastruktur seperti ini, menurutnya, sangat penting bagi masyarakat, baik untuk kebutuhan transportasi, ekonomi, maupun untuk mendukung sektor pertanian.

Sebagai Menko Infra, AHY memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasi lima kementerian teknis yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kementerian-kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

"Kami akan lebih serius memberikan panduan dan mengawal proyek untuk memastikan pembangunan berjalan mulus," katanya.

AHY juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah sangat penting agar proyek-proyek pembangunan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai delapan persen. Ia berharap proyek-proyek besar dapat digunakan secara optimal, tanpa ada pembangunan megah yang minim manfaat.

"Jangan lagi ada proyek infrastruktur besar, apalagi dengan anggaran besar, yang setelah dibangun tidak digunakan secara maksimal. Kami harus pastikan semuanya optimal," tandasnya. Peringatan ini menyasar proyek-proyek yang seringkali tidak termanfaatkan dengan baik pasca pembangunan, sehingga pembiayaan yang besar menjadi kurang efisien.

Menko AHY hadir dalam forum yang bertajuk “Mengakselerasi Pembangunan Nasional dan Forum Implementasi Manajemen Risiko 2024” yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Acara ini turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, sejumlah perwakilan BUMN, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif untuk memperlancar pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Forum manajemen risiko ini menjadi langkah awal penting bagi pemerintah dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, AHY optimis bahwa infrastruktur nasional dapat dibangun secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.