PSN PIK 2 dan BSD Disorot, Begini Jawaban Pemerintah

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) bakal mendukung perekonomian nasional, termasuk PIK 2 dan BSD yang belakangan santer disorot.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, penetapan ini sebagai upaya strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, sejak 2016 hingga Februari 2024, telah ada 195 PSN yang terealisasi dengan nilai mencapai 1.519 triliun rupiah. Sebanyak 77 proyek dan 13 program telah berjalan dengan nilai 2.960,7 triliun rupiah dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian. Sementara itu, 41 PSN diperkirakan selesai pada tahun 2024.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga & Pelindo Lanjutkan Pengembangan PSN Benoa

Selanutnya, ia menjelaskan proses pengusulan PSN terbuka bagi semua pihak lewat kementerian/lembaga dan BUMN/D, namun tidak semua usulan langsung disetujui. Semua usulan akan melalui kajian mendalam oleh KPPIP.

"Penetapan 14 PSN telah melalui kajian lengkap dan didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3/2024).

Penetapan ini merata di delapan provinsi dengan fokus pengembangan di berbagai sektor, termasuk industri, pariwisata, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan migas.

Salah satu proyek yang disorot adalah PSN BSD yang bertujuan untuk meningkatkan sektor Pendidikan – Biomedical – Digital. Dengan investasi sebesar Rp18,54 triliun, proyek ini diharapkan mampu menyerap 10.065 tenaga kerja dan menghemat devisa sebesar Rp10,1 triliun.

Sementara itu, PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau, terutama pesisir kawasan wisata mangrove. Dengan investasi mencapai Rp65 triliun, proyek ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda.

Selain itu, Haryo menegaskan bahwa pengambilan keputusan terkait PSN didasarkan pada kajian yang komprehensif dan parameter yang jelas, tanpa adanya pertimbangan politis. Proses ini juga didukung oleh kemudahan perizinan untuk memastikan proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Dalam hal evaluasi proyek, pemerintah terlibat secara aktif mulai dari pengawasan hingga penilaian dampak permasalahan. Isu-isu penting seperti pengadaan tanah, perizinan, konstruksi, dan pembiayaan menjadi perhatian utama yang terus dimonitor dan ditindaklanjuti.

"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PSN. Laporan periodik dan publikasi dilakukan secara teratur untuk melibatkan semua pihak secara terbuka," ujarnya.

Dengan demikian, penetapan 14 PSN ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam stimulasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.