Mahal Dan Mangkrak, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret Dari PSN

AKURAT.CO Pemerintah mencoret Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN. Alasan utamanya adalah biaya yang begitu tinggi. Alasan lain, saat ini sudah ada kereta yang diperbaiki dengan double track.

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo mengatakan Kereta Api Jakarta - Surabaya merupakan satu dari 58 PSN senilai Rp420 triliun yang mangkrak dan tak mungkin usai tahun 2024 sebagaimana ditargetkan sebelumnya.

Adapun biaya proyek jumbo tersebut terbilang mahal. Diketahui, pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan cost overrun seperti yang terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Biaya proyek tersebut bengkak dari semula USD6 miliar setara Rp90 triliunan menjadi USD8 miliar atau setara Rp118 triliun.

"Saya enggak tahu (estimasi biaya pasti proyek) karena masih dalam tahap kajian teknis dan finansial," kata Wahyu kepada Akurat.co, Rabu (26/7/2023).

Ditambahkan, Kementerian Perhubungan sudah melakukan percepatan kajian. Dalam kajian ini ditemukan bahwa biaya atau cost dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sangat besar. Selain itu proyek ini juga memerlukan waktu yang cukup untuk pembangunanya. Untuk itu Kemenhub lewat surat resmi sudah mengusulkan pengunduran proyek tersebut dari daftar PSN.

"Kalau usulan dari Kementerian Perhubungan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan di-drop. Tapi, apakah mau yang kereta cepat, atau yang semi kereta cepat, atau seperti apa, itu belum. Kereta api Jakarta-Surabaya lah jelas. Itu kan enggak bisa selesai, pembiayaannya saja belum. Waktu itu memang teman-teman itu memasukkan supaya ada percepatan dalam kajian. Nah itu sudah dilakukan, tapi teman-teman Kemenhub itu kan belum mempresentasikan," imbuh Wahyu.

Mengingat modal yang tidak sedikit, pemerintah pun sempat terbuka dengan berbagai negara dalam menggarap proyek tersebut dan meniadakan opsi pembiayaan dari APBN. "Ya pastilah (terbuka investasi). Ga mungkin dengan APBN itu. KPBU pun itu kan sektor yang agak berat untuk yang antarkota," terang Wahyu.