Akurat

Fokus ke Tesla, Elon Musk Resmi Tinggalkan Pemerintahan Trump dengan Kontroversi

Petrus C. Vianney | 6 Juni 2025, 19:09 WIB
Fokus ke Tesla, Elon Musk Resmi Tinggalkan Pemerintahan Trump dengan Kontroversi

AKURAT.CO Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia, mengundurkan diri dari posisinya sebagai pegawai pemerintah khusus. 

Ia sebelumnya ditunjuk untuk membantu program efisiensi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Keputusan ini menandai berakhirnya masa jabatan singkat Elon Musk di pemerintahan. Selama menjabat, ia memimpin program reformasi efisiensi bernama DOGE yang penuh gejolak.

Dikutip dari Reuters, Rabu (4/6/2025), menurut keterangan pejabat Gedung Putih, proses pengunduran Musk dimulai Rabu (28/5/2025) malam. "Off-boarding-nya akan dimulai malam ini," ujarnya.

Melalui platform X, Musk menyampaikan terima kasih kepada Trump. Ia juga mengisyaratkan bahwa masa tugasnya di pemerintahan akan segera berakhir.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump atas kesempatan untuk mengurangi pengeluaran yang boros," tulis Musk dalam unggahannya di platform X.

Namun, Musk mundur secara mendadak tanpa pembicaraan resmi dengan Presiden Trump. Keputusan ini diambil oleh staf senior Gedung Putih sehari setelah ia mengkritik rancangan undang-undang pajak Partai Republik yang dinilai mengganggu upaya efisiensi DOGE.

Komentar Musk menimbulkan ketegangan di dalam pemerintahan. Beberapa pejabat tinggi, termasuk Wakil Kepala Staf Stephen Miller, kecewa dan terpaksa meyakinkan kembali para senator untuk mendukung kebijakan Trump.

Musk dikenal sebagai tokoh yang berani dan vokal dalam pemerintahan. Ia pernah menyatakan ambisinya untuk menghemat hingga USD 2 triliun (sekitar Rp32,5 triliun) dari anggaran federal melalui DOGE.

Namun, klaim penghematan sebesar USD 175 miliar (sekitar Rp2.849 triliun) hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program tersebut.

Selama menjabat, Musk sering berselisih dengan pejabat tinggi seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Transportasi Sean Duffy dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Ia bahkan menyebut penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro, dengan sebutan kasar.

Musk juga menyampaikan keprihatinannya tentang sistem birokrasi federal yang dinilai jauh lebih rumit dari dugaan awal. Ia merasa tantangan memperbaiki birokrasi di pemerintahan sangat besar.

"Situasi birokrasi federal jauh lebih buruk daripada yang saya sadari," ujar Musk, dikutip dari The Washington Post.

Dalam beberapa pernyataan publik, termasuk saat rapat investor Tesla, Musk mengungkapkan niatnya untuk mengurangi fokus di pemerintahan. Ia berencana kembali berkonsentrasi penuh pada bisnis Tesla.

Meski Musk resmi akan meninggalkan posisinya pada akhir Mei setelah 130 hari bertugas, pemerintahan Trump memastikan inisiatif DOGE tetap berjalan. Program efisiensi ini akan dilanjutkan oleh pejabat lain.

Namun, para pejabat kini meninjau ulang pendekatan program tersebut. Tujuannya agar tidak memperburuk hubungan dengan anggota Kongres dari Partai Republik.

Selama program DOGE berlangsung, sekitar 260 ribu pegawai federal telah diberhentikan. Jumlah ini setara dengan 12 persen dari total 2,3 juta pegawai pemerintah.

Namun demikian, beberapa kebijakan DOGE menimbulkan hambatan seperti kemacetan layanan, peningkatan biaya dan kehilangan tenaga ahli. Hal ini berdampak pada efektivitas dan kelancaran operasional pemerintah.

Elon Musk sendiri sebelumnya telah menyumbang hampir USD 300 juta (sekitar Rp4,8 triliun) untuk kampanye politik Partai Republik dan Trump. Namun dalam sebuah forum di Qatar, ia menyatakan akan memangkas dukungan politiknya ke depan.

"Saya pikir saya sudah melakukan cukup," kata Musk.

Kepergian Musk diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan efisiensi pemerintahan yang dipimpinnya. Saat ini, pejabat Gedung Putih berupaya melanjutkan reformasi tanpa menimbulkan konflik internal baru.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.