Pakar UGM Dorong Badan Pemulihan Aset Independen, Cegah Konflik Kepentingan Antara Penegak Hukum

AKURAT.CO Pembentukan badan pemulihan aset yang bersifat independen dinilai perlu dipertimbangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Langkah ini bertujuan menghindari konflik kepentingan di antara aparat penegak hukum (APH), serta memastikan pengelolaan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan secara terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan akademisi Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
"Dalam konteks yang kompleks seperti ini, apalagi kejaksaan dan KPK juga memiliki fungsi yang berbeda. Memang sebenarnya tidak terlalu ideal, kalau kita selalu membangun badan. Tapi mau tidak mau, untuk menyederhanakan dan membuat fokus yang lebih baik, memang baik ada badan pemulihan aset sendiri yang bersifat independen," jelasnya, saat pemaparan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Lebih lanjut, Fatahillah menilai badan tersebut dapat bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, kepolisian, maupun kejaksaan. Sehingga pengelolaan aset tidak terfragmentasi pada masing-masing institusi.
Baca Juga: Perhimpunan Mahasiswa Hukum Dorong Penilaian Aset dalam RUU Perampasan Aset Dilakukan Objektif
"Karena dia bekerja sama dengan KPK, bekerja sama dengan kepolisian, bisa bekerja sama dengan kejaksaan, dan tidak ada konflik kepentingannya," katanya.
Fatahillah menilai pembentukan badan independen menjadi penting. Mengingat saat ini terdapat perbedaan kewenangan dan mekanisme pengelolaan aset di antara lembaga penegak hukum.
"Kalau misalkan dia di Kejaksaan Agung, KPK pasti juga ada konflik kepentingannya. Kalau dibuat yang independen, bisa mengurus seluruh lembaga penegak hukum," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa badan pemulihan aset independen nantinya perlu memiliki kewenangan untuk mengelola proses pemulihan aset secara menyeluruh. Mulai dari penyitaan, pemulihan, pemeliharaan, hingga pengembalian aset.
"Memang diperlukan lembaga independen karena kompleksitas APH di Indonesia ini," pungkas Fatahillah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cara Mengetahui HP Disadap, Kenali 7 Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya
- 2Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 3Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 4Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 5Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 6Kalender Jawa 18 November 2026: Watak Weton Rabu Wage yang Dikenal Cerdas dan Bijaksana
- 7Gus Alex Yakin Satu Juta Dolar Sampai ke Nusron Wahid, Zainal Sebut Uang Aman di Arif
- 8PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa









