Ekonom: Negara Tak Boleh Sewenang-wenang Ambil Aset

AKURAT.CO Pengambilalihan perusahaan swasta oleh negara tanpa melalui proses hukum yang sah dinilai berisiko mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan dunia usaha.
Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dinilai tetap harus dilakukan, tetapi tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengambil alih hak milik secara sewenang-wenang.
Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyoroti tindakan negara yang mengambil alih sejumlah perusahaan swasta dengan berbagai alasan, mulai dari dugaan pelanggaran hukum hingga kepentingan keadilan ekonomi.
Baca Juga: LMAN Hemat Rp542,4 Miliar dari Pengelolaan Aset Negara
"Sebetulnya persoalan utamanya bukan terletak pada kewenangan negara untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan. Hal yang perlu diperhatikan adalah dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam pengambilalihan aset atau kegiatan usaha tersebut," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Oleh karena itu, Didik menegaskan, kepemilikan swasta merupakan bagian dari hak privat yang mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, tindakan negara terhadap aset milik perusahaan harus tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
"Lagipula konstitusi juga melindungi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk negara," ucapnya kembali.
Baca Juga: Kemenkeu Optimalkan Aset Negara, Gedung Bersejarah Ini Punya Fungsi Baru
Apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan swasta, pemerintah dapat mengambil tindakan melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, upaya penegakan hukum tidak seharusnya dilakukan melalui tindakan yang mengabaikan prosedur dan perlindungan terhadap hak milik.
Didik juga menegaskan bahwa kebijakan pengambilalihan perusahaan juga perlu dilihat dari perspektif ekonomi politik. Ketika negara memiliki kewenangan terlalu besar untuk masuk ke ranah usaha swasta, batas antara kepentingan publik dan kekuasaan pemerintah berisiko menjadi tidak jelas.
"Sebuah pendekatan yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam perekonomian dapat membuka ruang bagi penggunaan kewenangan secara berlebihan. Kecenderungan tersebut dengan pandangan bahwa penguasaan sumber daya oleh swasta besar merupakan salah satu sumber ketimpangan ekonomi. Atas dasar itu, negara kemudian dinilai perlu mengambil alih sebagian aktivitas ekonomi untuk mengurangi dominasi kelompok kapitalis besar," paparnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cara Mengetahui HP Disadap, Kenali 7 Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya
- 2Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 3Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 4Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 5Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 6Kalender Jawa 18 November 2026: Watak Weton Rabu Wage yang Dikenal Cerdas dan Bijaksana
- 7Gus Alex Yakin Satu Juta Dolar Sampai ke Nusron Wahid, Zainal Sebut Uang Aman di Arif
- 8PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








