Habiburokhman Bantah UU Perampasan Aset Kehilangan Semangat Memiskinkan Koruptor

AKURAT.CO Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan semangat utama pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, tetap berpegang pada prinsip 'crime does not pay' atau kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya.
Tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar dalam UU tersebut, bukan berarti DPR meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Menurutnya, prinsip itu telah diterjemahkan ke dalam sejumlah ketentuan konkret yang memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan.
"Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Baca Juga: Poin Penting UU Perampasan Aset
Dia menjelaskan, UU Perampasan Aset merupakan hukum acara atau hukum formil yang mengatur mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.
Sementara itu, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, merupakan ranah hukum pidana materiil. "Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," ujarnya.
Selama ini, upaya pemulihan aset negara kerap terkendala ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Melalui mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, menurut dia, aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tetap dapat dikejar dalam kondisi tersebut.
Habiburokhman juga menyebut cakupan tindak pidana dalam UU Perampasan Aset tidak hanya terbatas pada korupsi. Sejumlah tindak pidana lain yang masuk dalam jangkauannya antara lain narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Baca Juga: Diadukan ke MKD soal UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Enggak Ada Masalah
Selain itu, ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap diatur. Ketentuan tersebut berlaku tanpa memandang jabatan, termasuk bagi penyelenggara negara.
"Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," katanya.
Terkait tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Komisi III menyerap berbagai pandangan selama proses pembahasan. Sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah digelar dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Cara Mengetahui HP Disadap, Kenali 7 Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya
- 2Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 3Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 4Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 5Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 6Kalender Jawa 18 November 2026: Watak Weton Rabu Wage yang Dikenal Cerdas dan Bijaksana
- 7Gus Alex Yakin Satu Juta Dolar Sampai ke Nusron Wahid, Zainal Sebut Uang Aman di Arif
- 8PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa






