Perhimpunan Mahasiswa Hukum Dorong Penilaian Aset dalam RUU Perampasan Aset Dilakukan Objektif

AKURAT.CO Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) mendorong agar mekanisme penilaian aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dilakukan secara objektif dan proporsional.

Perwakilan DPN PERMAHI, Rahmat Syafii, mengatakan penentuan nilai aset menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, diperlukan mekanisme yang jelas agar nilai aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat ditentukan berdasarkan ukuran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Rabu (30/9/2026).

“Perlu dibahas bagaimana penentuan nilai aset yang harus dilakukan secara objektif dan proporsional. Kami telah membuat lima tahapan dalam penentuan nilai aset yang harus dilakukan,” kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan, DPN PERMAHI telah menyusun lima tahapan yang dapat menjadi masukan dalam menentukan nilai aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Tahap pertama, kata dia, adalah mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Proses tersebut mencakup pendataan untuk menentukan objek aset yang akan dinilai.

“Yang pertama, yaitu diidentifikasi nilai aset yang mana memiliki proses pendataan aset yang diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menentukan objek aset yang akan dilakukan penilaiannya,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, identifikasi menjadi langkah awal untuk memastikan objek yang akan dinilai telah ditentukan secara jelas.

Setelah aset teridentifikasi, tahapan berikutnya adalah menilai nilai ekonomis aset tersebut. Ia menekankan proses pengukuran harus menggunakan metode yang objektif dan terukur.

“Yang kedua, tahapan penilaian nilai ekonomis yang mana prosesnya pengukuran nilai aset berdasarkan metode yang objektif dan terukur dengan tujuan memastikan nilai aset dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Baca Juga: Mahasiswa Minta Kewenangan Perampasan Aset Dibatasi dan Diuji Pengadilan