Hakim Harus Junjung Tinggi Asas Due Process of Law dalam Kasus Chromebook Nadiem Makarim

AKURAT.CO Majelis hakim harus menjunjung asas due process of law, dalam memeriksa dan memutus perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (LKBH STHI) Jakarta, Raden Yudi Anton Rikmadani, menekankan asas due process of law mengharuskan setiap orang diproses melalui mekanisme hukum yang adil, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
"Majelis hakim harus memeriksa perkara ini secara cermat dan independen. Putusan harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan pada persepsi atau tekanan opini publik," kata Yudi saat dihubungi Akurat.co, Minggu (17/5/2026).
Baca Juga: Pakar Hukum: Kasus Nadiem Makarim Tak Tepat Diselesaikan Lewat Abolisi atau Amnesti
Dalam perkara pidana, jaksa penuntut umum memikul beban pembuktian untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
Jika jaksa telah menghadirkan saksi, ahli, dokumen, dan alat bukti lainnya, lanjut Yudi, maka tugas hakim adalah menilai apakah pembuktian tersebut memenuhi standar 'terbukti secara sah dan meyakinkan'.
"Dalam perspektif due process of law, setiap alat bukti harus diuji secara terbuka di persidangan. Hakim kemudian menilai secara objektif apakah unsur-unsur delik benar-benar terpenuhi," ujarnya.
Yudi juga menilai bantahan yang disampaikan Nadiem terhadap tuntutan jaksa merupakan hal yang lazim dalam proses peradilan. Namun, dia menegaskan bahwa pembelaan tersebut harus diuji dengan keseluruhan fakta persidangan.
Baca Juga: Nadiem Makarim Berpeluang dapat Abolisi-Amnesti, Tapi Sulit Terjadi
"Pada akhirnya, hakim harus menilai apakah bantahan terdakwa mampu menggugurkan pembuktian yang telah diajukan jaksa. Di situlah esensi due process of law, yakni memastikan putusan lahir dari proses yang adil dan berdasarkan hukum," kata Yudi.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.
Jaksa menilai terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sedangkan Nadiem membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kebijakan yang diambil merupakan bagian dari upaya transformasi pendidikan nasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global







