Sidang Awal Gugatan PT Sumber Utama Fiber Indonesia Digelar di PN Jakpus

AKURAT.CO Sidang perdana gugatan perdata wanprestasi terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesiadigelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Perkara yang teregister dengan Nomor 846/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst ini diajukan oleh PT Sumber Utama Fiber Indonesia terkait sengketa pembayaran pekerjaan pemeliharaan dan perawatan layanan sewa jaringan dan sewa rak server pada Sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPPSE) untuk periode Maret–Desember 2024.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani, dengan agenda pemeriksaan identitas dan legalitas para pihak.

PT Sumber Utama Fiber Indonesia menggugat sisa tagihan sebesar Rp57.281.790.493 dari total nilai pekerjaan Rp78.381.134.283. Dari jumlah tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital disebut baru melakukan pembayaran sebesar Rp21.099.343.790.

Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan (operation & maintenance) TKPPSE ini disebut turut mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya pemberantasan praktik perjudian online.

Baca Juga: Dukung Mobilitas Nataru, Pelni Sediakan 639 Ribu Tiket dan Diskon 20 Persen

Kuasa Hukum Penggugat, Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH, dari Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum, menyatakan, seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak, namun kewajiban pembayaran oleh pihak kementerian belum dilunasi.

“Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengabaikan penyelesaian kewajiban hukum atas sisa pembayaran kepada klien kami, yang justru telah memberikan kontribusi langsung mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden,” ujar Rullyandi.

Dengan tidak terselesaikannya sisa tagihan tersebut, pihak penggugat mengajukan gugatan resmi ke PN Jakarta Pusat.

Majelis hakim telah menjadwalkan proses mediasi yang akan berlangsung selama 30 hari mulai pekan depan, dipimpin oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh pengadilan.

PT Sumber Utama Fiber Indonesia melalui kuasa hukumnya menegaskan masih membuka ruang penyelesaian melalui jalur mediasi.

“Kami tetap mengupayakan adanya kesepakatan penyelesaian pembayaran melalui mediasi. Harapannya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital dapat menyelesaikan kewajibannya secara tuntas,” kata Rullyandi.

Baca Juga: Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Belasungkawa Atas Bencana Sumatera