Pemerintah Kaji Pemindahan WNI yang Jadi Napi Terorisme di Filipina, Permintaan Datang dari Sang Ibu

Atikah Umiyani | 19 Agustus 2025, 22:27 WIB

AKURAT.CO Pemerintah mengungkap adanya permintaan untuk memindahkan WNI yang menjadi narapidana atau napi kasus terorisme di Cotabato, Filipina.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan, permintaan tersebut datang dari pihak keluarga yang meminta agar sang napi bisa dipulangkan ke Indonesia.

Napi tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup dan telah menjalani masa hukuman 25 tahun di Filipina.

Yusril menyampaikan permintaan tersebut usai melakukan finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

"Beberapa hari yang lalu saya juga menerima permintaan dari keluarganya, dari ibunya di Jawa Tengah karena anak itu di Filipina sudah dipenjara 25 tahun. Dia waktu ditangkap masih berumur sekitar 20 tahun, terlibat pengeboman dan dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Mahkaman Agung Filipina," jelasnya.

Kendati permintaan datang dari keluarga, Yusril menyebut bahwa sejatinya urusan permohonan pemindahan napi WNI menjadi kewenangan pemerintah dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.

"Namanya Taufik Rifqi kalau enggak salah. Itu keluarganya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dibantu supaya dia dipulangkan ke sini. Tapi nanti kalau itu diajukan kepada pemerintah Filipina, yang mengajukan pemerintah, bukan keluarganya," ujar Yusril.

Terkait hal ini, Yusril telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengkaji kasusnya, guna mengecek kelayakan dilakukan pemindahan.

"Tadi saya sampaikan kepada BNPT untuk mempelajari kasus itu. Dan saya sudah mendapatkan informasi lengkap dari duta besar kita di Manila, Pak Agus, tentang kondisi narapidana yang bersangkutan," tuturnya.

Yusril mengatakan, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih belum mengambil keputusan terkait kasus tersebut.

Dalam hal ini, masukan dari BNPT dinilai sebagai hal sangat penting guna mengetahui sejauh mana napi menyesali perbuatannya.

"Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah apakah memang terhadap napi teroris yang ditahan di luar negeri dan masih warga negara Indonesia itu akan dikembalikan atau tidak. Itu kami belum mengambil keputusan," jelasnya.