Penyidik KPK Geledah Kantor Bank BJB

AKURAT.CO Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, terkait kasus korupsi penempatan dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB.

Jika sebelumnya Tim KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kali ini penggeledahan dilakukan di Kantor Bank BJB di Bandung, Rabu (12/3/2025).

"Benar (penggeledahan di Kantor Bank BJB)," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, saat dikonfirmasi.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan, penyidik hari ini kembali melakukan penggeledahan di Bandung, terkait kasus korupsi Bank BJB.

Baca Juga: Korupsi CSR BI, KPK Periksa TA Anggota DPR Heri Gunawan hingga Karyawan Bank BJB

"Yang pasti ada giat geledah di Kota Bandung," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025).

Adapun, alasan penyidik melakukan upaya paksa tersebut setelah mendapatkan keterangan saksi, terkait korupsi dalam penempatan dana iklan di Bank BJB.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK.

Baca Juga: MAKI Desak KPK Periksa Ridwan Kamil sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Bank BJB

KPK diketahui telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait korupsi di Bank BJB.

Meski demikian, KPK belum membeberkan secara resmi mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus ini.

Ketua KPK hanya menekankan bahwa nantinya tim penyidik akan menentukan langkah lebih lanjut dalam penanganan perkara.

Seperti yang pernah diberitakan, berdasarkan informasi, lima orang telah dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga: Rumahnya Digeledah KPK Terkait Korupsi Bank BJB, Ridwan Kamil Ngaku Kooperatif

Dari lima tersangka, dua di antaranya merupakan pihak internal Bank BJB, sementara tiga lainnya dari pihak swasta.

Adapun, nilai penempatan dana iklan itu lebih dari Rp100 miliar.

Diduga terjadi penggelembungan harga atau mark up pada penempatan dana iklan yang mengakibatkan kerugian negara.