Akurat Logo

Tak Cuma Bedah Rumah, Pemerintah Integrasikan Sertifikat Tanah dan Pembiayaan

Esha Tri Wahyuni | 19 November 2026, 09:20 WIB
Tak Cuma Bedah Rumah, Pemerintah Integrasikan Sertifikat Tanah dan Pembiayaan
Menteri PKP, Maruarar Sirait saat meninjau hasil Program Bedah Rumah sekaligus menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada warga di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. - AKURAT.CO/Esha Tri Wahyuni

AKURAT.CO Pemerintah mulai mengintegrasikan bantuan perumahan dengan program sertifikasi tanah dan dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas tanah serta membuka akses pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, integrasi tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat.

Menurutnya, perbaikan rumah perlu diikuti dengan kepastian kepemilikan tanah dan dukungan ekonomi agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Baca Juga: Gedung Apartemen Tiga Lantai di Brooklyn New York Ambruk, Menelan Korban Jiwa

"Saya senang, karena di tempat ini titik pertama komprehensif, rumahnya diperbaiki, kemudian ada sertifikatnya diberikan gratis oleh Presiden Prabowo. Kemudian juga ada PNM yang sudah diturunkan dari 22 persen menjadi delapan persen," kata Maruarar saat meninjau hasil Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekaligus menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada warga di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam (18/11/2026).

Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah Halimah. Sebelum mendapatkan bantuan, ia bersama keluarganya menempati rumah berdinding bambu dengan kondisi bangunan yang belum memiliki fondasi memadai. Atap rumahnya juga kerap bocor ketika hujan turun.

Melalui program BSPS 2026, Halimah memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta. Bantuan tersebut kemudian ditambah dengan dana swadaya keluarga sebesar Rp12 juta untuk memperbaiki kondisi rumah.

Baca Juga: Rupiah Ambruk 0,67 Persen, Begini Strategi BI Perkuat Mata Uang Garuda

Perbaikan dilakukan mulai dari pembangunan fondasi, peninggian struktur bangunan, pemasangan dinding permanen hingga pembenahan lantai. Kondisi rumahnya kini jauh lebih baik dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan pemerintah.

"Kalau dulu enggak ada fondasi, kalau sekarang ada. Tadinya bambu, biliknya tripleks sama GRC campur," ujar Halimah.

Perubahan serupa juga dirasakan Rini Apriani, penerima bantuan BSPS lainnya di Kampung Bunar Indah. Sebelumnya, rumah Rini menggunakan atap asbes berlubang yang menyebabkan kebocoran ketika hujan dan membuat suhu di dalam rumah terasa panas.

Rini mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta yang ditambah dana swadaya keluarga sebesar Rp15 juta. Setelah direnovasi, struktur rumah ditinggikan dan atap asbes diganti menggunakan genteng.

"Alhamdulillah sekarang sudah tinggi, sudah enggak panas karena sudah ganti genteng. Sebelumnya kan cuma satu kotak ini aja," katanya.

Peningkatan jumlah penerima bantuan juga terlihat dari alokasi program bedah rumah di Kabupaten Tangerang. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan bantuan sebanyak 4.013 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan alokasi pada 2025 yang tercatat sebanyak 588 unit.

Selain memperbaiki rumah, pemerintah juga memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui program sertifikasi gratis. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat, terdiri dari 10 sertifikat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 10 sertifikat bagi penerima program BSPS.

Program sertifikasi tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini menyasar masyarakat yang telah memiliki dasar penguasaan tanah, tetapi belum mempunyai sertifikat hak milik sebagai bukti kepastian hukum.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis menjelaskan, penerbitan sertifikat dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi dokumen, pengukuran dan pemetaan bidang tanah hingga pemeriksaan aspek yuridis.

Masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut perlu menyiapkan sejumlah dokumen administrasi, antara lain kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), serta dokumen alas hak kepemilikan tanah.

Selain kelengkapan dokumen, pemohon juga perlu memastikan kesesuaian lokasi, luas dan batas bidang tanah. Persetujuan dari tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah turut menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

"Tujuan dari program ini adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Harison.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.