PDIP Janji Kooperatif Hadapi Kasus Hasto Kristiyanto di KPK

AKURAT.CO DPP PDIP menegaskan akan menaati seluruh proses hukum yang berjalan terkait penetapan sekjennya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12/2024) malam.

"PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif," katanya.

Baca Juga: PDIP: Hasto Kristiyanto Dikriminalisasi Akibat Kritik Akhir Masa Jabatan Jokowi

Selain itu, Ronny memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap merupakan politisasi hukum.

Hal itu dibuktikan dengan bocornya surat KPK kepada media massa.

"Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak yang terkait," jelasnya.

Baca Juga: KPK Tepis Tudingan Politisasi dalam Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menambahkan, kasus yang menimpa Hasto juga kuat aroma politisasi karena pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan menyebut ada pihak-pihak yang akan mengacaukan PDIP melalui kongres pada 2025.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 12 Desember 2024. Bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," jelasnya.

Sebelumnya, PDIP menganggap adanya politisasi hukum dalam penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap mantan calon anggota DPR, Harun Masiku.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Hasto Kristiyanto Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali. Buktinya, yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak dua orang bisa diralat," kata Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim.

Ia juga menilai adanya upaya dari sejumlah pihak untuk mengambil alih kedudukan PDIP.

Dibuktikan dengan runtutan peristiwa yang menimpa kader-kader PDIP belakangan ini.

Baca Juga: KPK: Hasto Perintahkan Harun Masiku Rendam Hape dan Kabur

"Kalau dugaan untuk menersangkakan sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico.