DPR Dorong Kementerian HAM Fokus pada Realisme dan Sinergi dalam Kebijakan HAM

AKURAT.CO Komisi DPR RI mengadakan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (31/10/2024), dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna Laoly dari Fraksi PDIP menyampaikan berbagai pertanyaan dan pandangan terkait rencana program HAM yang diusulkan, sambil mengkritisi pendekatan realistis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran dan kebijakan.

Yasonna mengapresiasi semangat Natalius, tetapi menekankan bahwa modal semangat saja tidak cukup untuk mewujudkan kebijakan ambisius, terutama mengingat ketersediaan anggaran negara saat ini.

Ia mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalami defisit yang fantastis, yakni Rp600 triliun, ditambah lagi dengan jatuh tempo utang mencapai Rp800 triliun pada tahun depan.

Baca Juga: Pasar Kripto Menguat, Bitcoin Kembali Menunjukkan Tren Bullish

Oleh karena itu, Yasonna menekankan pentingnya pertimbangan matang dalam menyusun anggaran kementerian.

"Setiap program yang diusulkan harus mempertimbangkan bukan hanya keinginan dan idealisme, tetapi juga realitas di lapangan," ungkapnya.

Selain itu, Yasonna juga menekankan perlunya fokus dalam penyusunan program. Ia meminta agar Kementerian HAM dapat lebih tajam dalam menyusun rincian program, terutama dalam pembahasan anggaran.

Ia menyebutkan adanya "pertarungan" lintas kementerian dalam alokasi anggaran yang harus mendapatkan porsi memadai. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus jelas dan realistis.

Yasonna juga mengangkat isu pelanggaran HAM berat di masa lalu, menanyakan langkah-langkah yang disiapkan Menteri HAM untuk menyelesaikan 13 peristiwa pelanggaran HAM berat yang masih menjadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga: Punya Peran Krusial, Bawaslu Daerah Diminta Beri Pembekalan ke Pengawas TPS

Ia mengusulkan, penyaluran bantuan kepada korban, seperti bantuan pendidikan dan ekonomi, yang dapat direalisasikan melalui sinergi lintas kementerian, seperti Kementerian Pendidikan untuk program beasiswa dan Kementerian Perumahan untuk bantuan perumahan.

Sinergi semacam ini, menurutnya, akan memungkinkan Kementerian HAM menjalankan program-program HAM dengan anggaran yang lebih efisien.

"Anggarannya tidak perlu dari Kementerian HAM. Koordinasi dan sinergi antar kementerian bisa digunakan sehingga anggaran Rp 20 triliun bisa dicapai dengan pendekatan lintas sektoral," jelas Yasonna.

Selanjutnya, Yasonna membahas program peduli HAM yang masih berjalan. Ia mengusulkan adanya perbaikan pada indikator program tersebut, termasuk pemberian reward kepada kota atau kabupaten yang peduli HAM sebagai bentuk insentif.

Hal ini dianggap lebih tepat dibandingkan rencana Natalius yang memaparkan pembagian Rp 8 triliun kepada masing-masing kepala desa, yang berpotensi tidak tersalurkan dengan baik.

Yasonna juga menanggapi usulan pembangunan Universitas HAM, menyarankan agar langkah tersebut diawali dengan penyediaan kurikulum pendidikan HAM yang dirancang oleh Kementerian HAM untuk jenjang SD dan SMP.

"Ini tidak memberatkan, tetapi menjadi model yang baik untuk meningkatkan kesadaran HAM sejak dini. Tentunya, ini adalah investasi jangka panjang," katanya.

Terakhir, Yasonna mengusulkan agar Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada korban pelanggaran HAM di rumah sakit.

Ia menyarankan agar kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan Kementerian HAM, sehingga anggaran dapat dirampingkan dan tetap memenuhi harapan presiden.