KPK Dukung Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Penguatan Pemberantasan Korupsi

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, seperti yang tercantum dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam visi dan misinya, Prabowo dan Gibran menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta penanganan korupsi dan narkoba sebagai prioritas utama.

Pemberantasan korupsi disebut sebagai salah satu dari 17 program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

KPK menyambut baik rencana penguatan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang lebih independen dan transparan.

Baca Juga: Pramono Anung Bakal Jadikan JIS Landmark Baru di Jakarta

Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi politik yang diusung oleh Prabowo dan Gibran, yang bertujuan menciptakan iklim politik yang lebih bersih dan terbebas dari praktik koruptif.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan harapannya agar reformasi hukum yang dijanjikan dapat diwujudkan secara nyata, terutama dalam memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

Nawawi menegaskan, KPK akan melanjutkan tugasnya dengan menyeimbangkan antara upaya penindakan dan pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi.

“KPK siap menjadi center of excellence dalam pemberantasan korupsi, berfokus pada pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,” ujar Nawawi dalam keterangan resminya pada Minggu (20/10/2024).

Baca Juga: Polisi Kantongi Hasil Visum Laura Meizani, Nikita Mirzani Bersyukur dan Peringati Vadel Badjideh

KPK juga menegaskan pentingnya menjaga independensi institusi penegak hukum dalam menindak kasus-kasus korupsi tanpa intervensi.

Nawawi menegaskan bahwa upaya tanpa campur tangan eksternal ini krusial untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan transparan.

Lebih lanjut, KPK menyatakan dukungannya terhadap prioritas pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor-sektor penting seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja.

KPK akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan sumber daya publik dikelola secara transparan dan bebas dari praktik koruptif.

Baca Juga: Megawati Hormati Kesibukan Prabowo, PDIP: Pertemuan Bisa Dilakukan Setelah Pelantikan

KPK juga mendukung pengendalian korupsi dalam Sistem Logistik Nasional, dengan fokus pada integrasi sektor perhubungan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemudahan berusaha, tetapi juga efisiensi biaya produksi dan pengelolaan sumber daya publik.

Dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi, KPK berkomitmen untuk bekerja bersama pemerintah melalui pendekatan yang seimbang antara penindakan dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Baca Juga: Megawati Absen di Pelantikan Prabowo-Gibran, PDIP: Diwakili Puan Maharani

Penguatan regulasi seperti pengesahan RUU Perampasan Aset dan perluasan lingkup LHKPN juga dinilai penting untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi.

KPK percaya bahwa kolaborasi kuat dan komitmen tegas adalah kunci untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.