Cegah Izin Tambang untuk Ormas Disalahgunakan, UU Minerba Digugat ke MK

AKURAT.CO Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pendahuluan berlangsung hari ini, Rabu (24/7/2024).

Seorang advokat dan dosen non-PNS, Rega Felix, selaku pemohon uji materi meminta MK agar memberikan tafsir untuk mencegah pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) berdasarkan selera pemerintah (self-referential).

"Makna 'prioritas' tidak jelas dan diskresi yang terlalu luas diberikan kepada pemerintah pusat menyebabkan bisnis pertambangan menjadi penuh 'mafia'," kata Rega dalam gugatannya.

Baca Juga: Praktisi Hukum Kritisi Izin Tambang Ormas

Menurutnya, jika kata 'prioritas' tidak diberikan tafsir secara konstitusional maka peluang terciptanya mafia pertambangan di tubuh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam mengelola tambang menjadi tidak terhindarkan.

"Pada akhirnya makna prioritas tersebut bersifat self referential kepada Presiden. Presiden mempunyai kewenangan terlalu luas untuk menentukan affirmative action yang diberikan," ujarnya.

Rega mengatakan, kebijakan afirmatif yang diakui konstitusi seharusnya memuat tiga parameter agar tidak mudah disalahgunakan menjadi kebijakan bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu, MK perlu mengintervensi kebijakan yang sifatnya self referential agar pemerintah tidak asal-asalan dalam menggunakan kewenangannya tersebut.

"Pemerintah terlalu berani bermain 'api' di wilayah yang sangat sensitif yaitu tambang dan agama. Potensi konflil sosial dapat saja terjadi, dan ketika sudah terjadi, pemohon sebagai rakyat biasa yang tidak berormas pada akhirnya yang dirugikan," tuturnya.

Diketahui, ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.