Pelibatan TNI dalam Pengamanan Kantor Kejaksaan Melanggar Wewenang Polisi

Paskalis Rubedanto | 13 Mei 2025, 07:57 WIB

AKURAT.CO Penempatan prajurit TNI dalam pengamanan kantor-kantor Kejaksaan tidak bisa dianggap sebagai kerja sama antarlembaga semata.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, melihat langkah pengamanan kantor Kejaksaan oleh TNI sudah masuk wilayah yang memerlukan keputusan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pelibatan ini menyangkut tiga instansi negara yaitu TNI, Kejaksaan dan Kepolisian. Ketiganya berada langsung di bawah Presiden. Maka dari itu, Presiden harus turun tangan," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Menurut Ray, urusan pengamanan adalah ranah kewenangan polisi, sehingga keterlibatan TNI bisa diartikan sebagai pengabaian terhadap institusi Polri.

Dia mengingatkan jika Kejaksaan saja tidak percaya kepada Polri untuk mengamankan asetnya, hal itu bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

"Ini berbahaya. Dalam bahasa sederhana, Kejaksaan saja tidak melibatkan polisi, bagaimana masyarakat bisa percaya polisi mampu menjaga keamanan publik," jelasnya.

Ray menuturkan, secara konstitusional, pelibatan TNI dalam tugas-tugas nonpertahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Presiden.

"Tugas pengamanan bukanlah kewenangan TNI, maka sangat mengherankan jika mereka justru bekerja sama dengan Kejaksaan untuk hal ini," ujarnya.

Langkah tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru melampaui kewenangan yang diatur.

Karena itu, Presiden Prabowo diminta segera mengambil tindakan tegas.

"Presiden harus mendisiplinkan, baik Kejaksaan maupun TNI. Jangan sampai ada lembaga yang menjalankan kewenangan yang tidak diatur hukum. Apalagi TNI, yang selama ini dikenal dengan kedisiplinannya," jelas Ray.