Erdogan Serang Israel, Turki Terbitkan Surat Penangkapan Netanyahu

AKURAT.CO Hubungan diplomatik antara Turki dan Israel kembali memanas setelah pemerintah Turki menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan sejumlah pejabat seniornya.

Langkah yang diumumkan pada Jumat, 7 November 2025, itu menjadi eskalasi terbaru dalam ketegangan panjang antara Ankara dan Tel Aviv akibat agresi militer Israel di Jalur Gaza.

Menurut laporan kantor kejaksaan Istanbul yang dikutip AFP, total ada 37 pejabat Israel yang menjadi target surat penangkapan tersebut. Di antara nama-nama itu termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Eyal Zamir.

Pihak kejaksaan menuduh para pejabat Israel itu melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis terhadap warga sipil di Gaza.

Baca Juga: Usai dari Mesir, Presiden Prabowo Langsung Pimpin Ratas Bahas Isu Strategis Nasional

Dalam pernyataannya, Turki juga menyinggung pengeboman terhadap Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina — fasilitas medis yang dibangun Ankara dan dihantam serangan udara Israel pada Maret lalu.

Langkah hukum ini mempertegas posisi Turki sebagai salah satu pengkritik paling keras terhadap operasi militer Israel di Gaza. Tahun sebelumnya, Ankara juga bergabung dengan gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.

Reaksi keras segera datang dari pemerintah Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menolak tuduhan tersebut dengan menyebut langkah Turki sebagai “aksi propaganda politik.”

Ia menulis di platform X, “Israel dengan tegas menolak, dengan penuh penghinaan, tuduhan itu,” sambil menuding Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan sebagai “tiran yang menggunakan peradilan untuk membungkam lawan politik.”

Mantan Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman menambahkan bahwa surat penangkapan itu “menjelaskan mengapa Turki tidak seharusnya hadir di Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Di sisi lain, kelompok Hamas menyambut baik keputusan Turki. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut langkah Ankara sebagai “tindakan terpuji yang menegaskan ketulusan rakyat dan pemimpin Turki dalam menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan dengan rakyat Palestina yang tertindas.”

Langkah hukum tersebut diumumkan di tengah gencatan senjata rapuh yang berlaku sejak 10 Oktober sebagai bagian dari rencana perdamaian regional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Namun, keterlibatan Turki dalam rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza tetap ditolak mentah-mentah oleh Israel, yang menilai Ankara terlalu dekat dengan Hamas.

Baca Juga: Erdogan Sayangkan Dunia Islam Gagal Cegah Penghancuran Zionis atas Gaza

Krisis diplomatik ini sekali lagi menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya politik Timur Tengah. Sementara Turki mencoba menegaskan perannya sebagai pelindung kemanusiaan dan simbol solidaritas dunia Islam, Israel menilai langkah Ankara sebagai intervensi politik yang melampaui batas.

Dengan meningkatnya ketegangan ini, situasi di kawasan tampak kian rapuh — dan komunitas internasional kini menanti apakah langkah Turki tersebut akan membuka jalan menuju keadilan bagi warga Palestina, atau justru memperpanjang rantai konflik yang tak kunjung berakhir.