Akurat

Dedi Mulyadi: Pemimpin yang Anti-Islam adalah yang Tidak Berpihak pada Kepentingan Rakyat

Fajar Rizky Ramadhan | 3 Agustus 2025, 06:27 WIB
Dedi Mulyadi: Pemimpin yang Anti-Islam adalah yang Tidak Berpihak pada Kepentingan Rakyat

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah tudingan yang menyebut dirinya anti-Islam. Isu ini mencuat setelah perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih, yang dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk penghilangan identitas keislaman.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menjelaskan bahwa penilaian terhadap seseorang sebagai anti-Islam seharusnya dilihat dari sikap dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, bukan dari simbol atau nama lembaga.

“Pemimpin yang anti Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik,” ujar Dedi dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa tindakan seperti membiarkan fakir miskin kelaparan, menyakiti anak yatim, hingga melakukan korupsi, jauh lebih mencerminkan sikap anti-Islam daripada sekadar pergantian nama.

Baca Juga: Hukum Memasang Bendera Merah Putih dengan Bendera One Piece menurut Islam

Terkait perubahan nama RSUD, Dedi menjelaskan bahwa langkah itu dilakukan untuk memperjelas status rumah sakit tersebut sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Al-Ihsan itu ada pejabat zaman itu, membuat yayasan namanya Yayasan Al-Ihsan, di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah, padahal yayasan. Nah, itu kan ada di putusan pengadilannya,” ungkap Dedi.

Menurutnya, penggantian nama menjadi Welas Asih tidak bermotif keagamaan, melainkan administratif dan legal. Nama baru itu dipilih sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan fasilitas publik, sekaligus menghindari ambiguitas terkait kepemilikan.

Dedi menegaskan bahwa kepemimpinannya berpihak pada nilai-nilai publik dan sosial, terlepas dari simbol-simbol keagamaan yang kerap dipolitisasi.

Baca Juga: Profesor Prancis Sebut Islam Dianggap Musuh Nyata oleh Barat

Artikel ini menjadi bagian dari respons terhadap narasi yang berkembang di media sosial dan sejumlah kelompok yang mengaitkan kebijakan pemerintahan daerah dengan isu agama.

Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal dengan pendekatan populis dan dekat dengan masyarakat, menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemimpin yang menjunjung nilai-nilai keadilan sosial.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.