Demo Isu Perempuan Menag Nasaruddin Umar, Diduga Digerakan oleh Oknum Pejabat Eselon 1 dan 2

AKURAT.CO Demonstrasi yang menuding Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melakukan pelecehan terhadap perempuan diduga kuat bermuatan politis.

Menurut sumber internal Kementerian Agama (Kemenag), aksi tersebut kemungkinan digerakkan oleh oknum pejabat eselon 1 dan 2 yang merasa kecewa karena dipindahkan dari jabatan strategis mereka.

“Demo yang menuding Pak Nasar melecehkan perempuan diduga didalangi oknum eselon 1 dan 2,” ungkap sumber di Kemenag yang enggan disebutkan namanya kepada media, Jumat (27/3/2025).

Sumber tersebut menjelaskan bahwa para oknum itu sebelumnya menempati posisi "basah" di Kemenag sebelum digeser oleh Nasaruddin Umar dalam upaya bersih-bersih birokrasi.

“Pak Nasar sedang melakukan pembersihan di Kemenag. Dan oknum tersebut tidak terima, makanya menggerakkan demo,” tambahnya.

Baca Juga: Difitnah Lakukan Tindakan Amoral, Menag Nasaruddin Umar Langsung Memaafkan Koordinator Aksi

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai bahwa tuduhan terhadap Nasaruddin Umar sarat dengan politisasi moral. Menurutnya, jika memang ada kasus pelecehan, seharusnya dibuktikan secara hukum, bukan dengan mobilisasi massa.

“Jika memang ada kasus pelecehan, seharusnya dibuktikan dengan proses hukum yang jelas, bukan dengan mobilisasi massa. Pola seperti ini sangat mirip dengan serangan terhadap pejabat yang ingin melakukan reformasi birokrasi,” kata Rokhmat.

Ia juga mengajak publik untuk lebih kritis dalam melihat isu yang beredar. “Kita harus melihat siapa yang diuntungkan dari serangan ini. Jika tuduhan ini berhasil melemahkan Nasaruddin Umar, maka siapa yang akan mendapatkan keuntungan? Ini yang harus kita dalami,” tegasnya.

Baca Juga: Demo Minta Nasaruddin Umar Mundur, Koordinator Aksi Ternyata Salah Informasi

Sumber di Kemenag juga menegaskan bahwa Menag Nasaruddin Umar sudah mengetahui siapa dalang di balik aksi demo tersebut, meskipun ia memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. “Sifatnya Pak Nasar itu diam. Tapi tahu dalang di belakang demo tersebut,” ujarnya.

Kasus ini semakin memperlihatkan bagaimana reformasi birokrasi di institusi pemerintahan kerap menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Apakah isu ini murni kasus etika atau hanya strategi politik. Publik perlu mencermati dengan saksama.