Heboh Isu Ijazah Palsu Gibran, Bagaimana Hukumnya Memalsukan Dokumen Dalam Islam?

AKURAT.CO Media sosial tengah diramaikan dengan isu ijazah palsu dari cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.

Belakangan, Gibran menunjukkan ijazah kuliahnya kepada para wartawan untuk menepis isu dokumen palsu dari hasil studinya di Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Berkaitan dengan isu pemalsuan ijazah Gibran tersebut, bagaimana sebetulnya Islam menghukumi suatu tindak pidana? Apakah  pemalsuan ijazah juga diatur di dalamnya?

Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah Jinayah atau Jarimah yang keduanya diartikan sama, yakni sebagai tindak kejahatan yang mengakibatkan adanya hukuman bagi pelaku.

Baca Juga: Miris, Bayi Prematur Meninggal Usai Dibikin Konten Newborn Photography Oleh Klinik Tanpa Izin Keluarga

Salah satu tokoh besar dalam bidang hukum, Abdul Qadir Audah, mengartikan Jarimah sebagai istilah bagi perbuatan yang dilarang syara (syariat agama), baik dalam perbuatan mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Abdul Qadir Audah juga membagi Jarimah menjadi tiga bagian:

1. Hukum Hudud: seperti zina, qadzaf (menuduh zina), minum khamr, merampok, mencuri, riddah (murtad), serta pemberontakan
2. Hukum Qishas dan Diyat: seperti pembunuhan dan penganiayaan
3. Hukum Takzir: selain perbuatan pada hukum Hudud dan Qishas. Penentuan hukum ini tidak ditentukan secara pasti dalam syariat dan bergantung pada kepada aturan penguasa dan hukum suatu negara

Di dalam Islam, hukum pemalsuan dokumen ataupun surat tidak memiliki pembahasan lebih dalam dan jelas.

Namun berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pemalsuan dokumen tidak termasuk ke dalam hukum Hudud ataupun Qishas.

Baca Juga: Ibu Wajib Tahu, Berikut Ini Doa Untuk Anak Agar Menjadi Saleh

Abdul Aziz Amir dalam buku Hukum Pidana Islam menjelaskan beberapa contoh tindak pidana yang termasuk ke dalam hukum Takzir yang dapat ditemukan di berbagai bidang baik politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Seperti melanggar peraturan, suap, korupsi, pemalsuan tanda tangan, kecurangan timbangan, penimbunan bahan pokok makanan, pemalsuan harga, dan lainnya.

Maka dari itu, tindak pidana pemalsuan dokumen dapat dikategorikan ke dalam hukum Takzir yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan dan stempel.

Baca Juga: Besok Presiden Lantik Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Di sisi lain, perbuatan memalsukan sesuatu termasuk ke dalam tindakan berbohong dan menipu yang hukumnya jelas dilarang dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

وَعَنْ أَبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:  كُنَّاجُلُوْسًاعِنْدَرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا اَلْاِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًافَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِفَمَازَالَ يَكَرِّرُهَاحَتَّى قُلْنَالَيْتَهُ.

Artinya: “Abi Bakrah RA: Ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah SAW dan beliau bersabda: "Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar?", beliau mengulangi sampai tiga kali, "(yaitu) menyekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua,". Dan beliau lalu duduk tegak, lalu bersabda: “Ketahuilah, dan perkataan dusta serta persaksian dusta”. Senantiasa beliau mengulang-ulangnya hingga kami berkata, semoga Nabi SAW berhenti.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Baca Juga: KPK Amankan Catatan Aliran Uang Terkait Kasus Suap Eks Anak Buah Jaksa Agung ST Burhanuddin

Berdasarkan hukum tersebut, Islam melarang segala jenis kebohongan dan penipuan dalam berbagai hal, baik perkataan, perbuatan, jual beli, dan termasuk didalamnya dalam pemalsuan surat ataupun dokumen sebagai bentuk Jarimah Takzir.

Selain itu, penentuan hukuman yang diberikan bagi pelaku pidana dalam Jarimah Takzir sendiri diserahkan kepada kepala negara ataupun aturan hukum berlaku pada masing-masing negara.[]