Sejarah Pembubaran Hizbut Tahrir Di Mesir

AKURAT.CO, Pada tahun 2013, pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Mohamed Morsi mengambil langkah tegas dalam menghadapi kelompok Hizbut Tahrir. Pada tanggal 25 Agustus 2013, pemerintah Mesir secara resmi melarang Hizbut Tahrir dan menyatakan kelompok tersebut sebagai organisasi terlarang. Keputusan ini diambil dalam konteks penindakan terhadap kelompok-kelompok yang dituduh berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pemerintah Mesir menganggap Hizbut Tahrir sebagai kelompok yang berusaha menggulingkan pemerintahan secara kekerasan untuk mendirikan negara berdasarkan penerapan hukum Islam yang ketat. Sebagai hasilnya, kegiatan kelompok ini dilarang, anggotanya ditangkap, dan properti mereka disita. Pembubaran Hizbut Tahrir di Mesir merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi pergerakan politik yang dianggap mengancam stabilitas negara.

Sejak itu, kelompok Hizbut Tahrir tetap terlarang di Mesir, dan pemerintah Mesir telah berusaha untuk mengawasi dan menindak anggota-anggota yang terkait dengan kelompok tersebut. Penting untuk dicatat bahwa peristiwa ini terjadi dalam konteks perubahan politik yang kompleks di Mesir, termasuk jatuhnya Presiden Morsi dalam kudeta militer pada tahun 2013 dan berbagai perubahan politik selanjutnya di negara tersebut.

Baca Juga: Hizbut Tahrir Internasional Anggap Biasa Pembubaran HTI

Setelah pembubaran Hizbut Tahrir di Mesir pada tahun 2013, pemerintah Mesir terus memantau dan menindak kelompok ini serta anggotanya. Langkah-langkah keras diambil untuk menghentikan kegiatan kelompok ini dan mencegahnya berkembang lebih lanjut di wilayah Mesir. Beberapa anggota Hizbut Tahrir ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut.

Pembubaran Hizbut Tahrir di Mesir juga menciptakan ketegangan dengan kelompok-kelompok Islamis lainnya yang mungkin tidak sepakat dengan langkah-langkah keras yang diambil oleh pemerintah. Ini menciptakan dinamika politik yang rumit di negara tersebut.

Selama bertahun-tahun setelah pembubaran, pemerintah Mesir terus berupaya mengawasi dan menekan organisasi-organisasi yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah politik yang kompleks di Mesir, yang mencakup perubahan pemerintahan, protes, dan ketegangan politik yang terus berlanjut.[]