Period Poverty di Indonesia : Saat Menstruasi Masih Jadi Privilege

Padahal, produk menstruasi seharusnya bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang vital bagi kesehatan dan kenyamanan perempuan. 

Namun, di Indonesia, masalah ini masih sangat nyata dan membuat kondisi menstruasi sebagai “privilege” yang tidak bisa dinikmati semua perempuan. 

Hanya perempuan dari keluarga mampu atau yang tinggal di perkotaan yang dapat memperoleh produk menstruasi yang aman dan nyaman. 

Sementara itu, beberapa perempuan yang masih hidup dalam garis kemiskinan harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. 

Hal tersebut terlihat dari sejumlah cutian di platform X, di mana beberapa perempuan membagikan pengalaman mereka yang kesulitan mendapatkan produk menstruasi. 

“Kalau orang-orang suka pada diem lama di kulkas Indomaret karena bingung pilih minuman. Aku bisa 30 menit diem di depan rak pembalut buat nyari-nyari mana produk yang agak nyaman tapi harganya enggal yang mahal banget. Tapi akhirnya tetap aja sih gaada yang murah.” tulis @lpjdidr_ 

“Ini iya, masih banyak perempuan yang nyuci bersih pembalutnya buat dijemur dan dipake lagi karena gabisa beli.” 

Lebih lanjut, akun @pwettymistaken menambahkan “mereka melihat pembalut sebagai benda mahal. Jadinya dicuci terus dipake lagi, entah gmn caranya aku gatau. Pun sekarang ada orang jual pembalut reject di ecommerce, itu juga period poverty.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama banyak perempuan di Indonesia tidak mampu memperoleh produk menstruasi yang layak. 

Ditambah lagi, produk sanitasi menstruasi di Indonesia masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. 

Pemerintah belum memasukkan produk ini sebagai kebutuhan pokok yang dibebaskan dari bajak.

Tentunya, kebijakan ini semakin membuat harga pembalut tetap tinggi dan tidak terjangkau bagi banyak perempuan. 

Dampak Period Poverty: 

UNICEF menemukan sekitar 17% siswi di beberapa wilayah Indonesia absen sekolah karena menstruasi, sebab kurangnya akses terhadap produk menstruasi. Ketakutan terhadap “bocor” dan stigma juga memperparah ketidakhadiran ini.

2. Kesehatan terancam 

Ketidakmampuan sebagian perempuan untuk membeli produk menstruasi membuatnya menggunakan bahan seadanya yang tidak higienis seperti kain bekas dan tisu yang meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi.

3. Stigma dan diskriminasi 

Menstruasi dianggap kotor sehingga perempuan seringkali dilarang melakukan aktivitas tertentu atau merasa malu membicarakannya. Stigma ini pun makin membatasi perempuan terhadap dukungan yang mereka butuhkan.

Sebagai kebutuhan dasar, produk menstruasi seharusnya tersedia dengan harga terjangkau. Bahkan, idealnya, bisa diberikan secara gratis bagi yang membutuhkan. 

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memiliki program pembalut gratis yang terstruktur dan berkelanjutan. 

Untuk mengatasi period poverty, maka diperlukan perubahan kebijakan, penghapusan stigma, dan komitmen nyata dari semua pihak untuk memastikan bahwa menstruasi bukan lagi hak istimewa, melainkan hak dasar setiap perempuan Indonesia yang harus dijamin dengan baik.

Aqila Shafiqa Aryaputri (Magang) - Lifestyle