Optimalkan Program Makan Siang Gratis dengan Pendidikan Nutrisi di Jepang

AKURAT.CO PT Yakult Indonesia Persada menggelar Seminar Ilmiah Shokuiku-Nutrisi dan Edukasi dengan menghadirkan pakar dan perwakilan pemangku kepentingan sebagai pembicara.

Seminar ini dihadiri oleh 150 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk kementerian terkait, asosiasi gizi, ahli gizi (dietisien), guru, dan bidan.

Tujuan utama seminar ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah Indonesia.

Sebagai pelopor minuman probiotik dunia yang telah hadir di Indonesia sejak 1991, Yakult menilai bahwa edukasi gizi sangat penting, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah.

"Makanan bergizi seimbang membantu membangun fondasi kehidupan. Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan edukasi gizi yang baik agar memahami pentingnya pola makan sehat. Yakult ingin berkontribusi dalam menyebarkan gagasan Shokuiku agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya makanan bergizi," ujar Presiden Direktur PT Yakult Indonesia Persada, Hiroshi Kawaguchi, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga: Kampanye Kesehatan Herbalife untuk Memberdayakan Keluarga Indonesia

Yakult telah terlibat dalam peningkatan status gizi masyarakat melalui uji coba makan siang gratis di SD Negeri Sumedang dan Jatigede.

Selain membagikan minuman probiotik, Yakult juga memberikan edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS), manfaat makanan bergizi, serta peran usus dalam penyerapan nutrisi.

"Nutrisi diserap melalui usus. Yakult percaya bahwa menjaga kesehatan usus akan meningkatkan manfaat konsumsi makanan bergizi seimbang," tambah Kawaguchi.

Prof. Naomi Aiba, R.D., Ph.D., dari Kanagawa Institute menjelaskan konsep Shokuiku (edukasi pangan) dan peran makan siang sekolah di Jepang dalam meningkatkan kualitas gizi anak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan Pangan pada 2005, Jepang menerapkan program pendidikan pangan secara menyeluruh, dengan guru dan ahli gizi memainkan peran penting di sekolah.

Jepang menghadapi tantangan gizi ganda, yaitu obesitas dan kekurangan gizi. Oleh karena itu, kebijakan gizi di negara tersebut dirancang untuk menangani kedua masalah ini secara bersamaan.

"Gagasan utama SDGs adalah menghilangkan segala bentuk malnutrisi. WHO mengusulkan lima inisiatif potensial untuk mengatasi masalah gizi, di antaranya: promosi ASI eksklusif, optimalisasi gizi sejak kelahiran untuk mencegah stunting, optimalisasi gizi selama kehamilan, program makan siang sekolah yang berbasis kebijakan gizi, serta regulasi pemasaran makanan," terang Prof. Aiba.

Baca Juga: Pemkot Semarang Gerak Cepat Perbaiki Jalan Rusak Akibat Genangan

Makan siang sekolah di Jepang dimulai sejak 1889 dan berkembang secara bertahap. Pada 1949, pemerintah menetapkan Undang-Undang Makan Siang Sekolah yang memastikan semua siswa mendapatkan makanan bergizi selama jam sekolah. Pada 2005, program ini semakin diperkuat dengan integrasi edukasi gizi dalam kurikulum sekolah.

Beberapa poin utama dari sistem makan siang sekolah di Jepang:

- Guru dan ahli gizi berperan aktif dalam edukasi pangan di sekolah.
- Makan siang dianggap sebagai sesi pembelajaran yang berlangsung selama 45 menit, mencakup persiapan, konsumsi, dan pembersihan.
- Menu disesuaikan dengan usia siswa, menggunakan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.
- Pendidikan gizi juga diterapkan di rumah melalui buletin sekolah dan menu bulanan yang dikirimkan kepada orang tua.
- Kebiasaan mengunyah dengan baik (30 kali kunyahan per suapan) diajarkan untuk meningkatkan pencernaan dan mencegah obesitas.
- Sesi makan siang digunakan sebagai kesempatan sosial, membantu anak mengembangkan pola makan sehat dan meningkatkan minat terhadap makanan yang sebelumnya tidak disukai.

Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, MM, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), menjelaskan bahwa Indonesia telah memulai program MBG, meskipun implementasinya masih menjadi tantangan besar.

"Jepang membutuhkan puluhan tahun untuk menjalankan program ini secara efektif, sedangkan Indonesia menerapkannya secara serentak ke seluruh kelompok sasaran. Ini adalah tugas besar yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Baca Juga: Banyak Personel TNI di Pemerintahan, KSAD Bantah Ada Dwifungsi ABRI

Badan Gizi Nasional, yang baru dibentuk pada Agustus 2024, mengawali pelaksanaan MBG pada Januari 2025. Ada tiga fokus utama dalam implementasi program ini:

1. Persiapan regulasi dan konsolidasi dengan berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kantor Staf Presiden.
2. Penyusunan administrasi dan pencairan dana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.
3. Pengembangan infrastruktur dapur gizi, yang saat ini baru mencapai 246 dari target awal 932, dengan rencana perluasan hingga 30.000 dapur di seluruh Indonesia.

Menurut Nyoto, MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi juga upaya edukasi dan pembudayaan pola makan sehat sejak dini.

"MBG harus sesuai standar gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Selain memberikan makanan bergizi, program ini juga berfokus pada peningkatan kesadaran gizi dan pola makan sehat di kalangan masyarakat," ujarnya.

MBG akan dimonitor secara berkala setiap tiga dan enam bulan untuk mengevaluasi efektivitas program.

Selain itu, sosialisasi kepada orang tua menjadi aspek penting, mengingat negara akan memberikan satu dari tiga kali waktu makan sehari bagi anak-anak Indonesia.

Pemerintah juga menargetkan MBG untuk menjadi bagian dari mata pelajaran sekolah agar anak-anak memahami pentingnya pola makan sehat.

Regulasi ketat akan diterapkan dalam hal keamanan pangan, pemilihan wadah makan yang aman, serta edukasi tentang cara makan yang benar.

Baca Juga: Tradisi Unik Valentine

"Program MBG adalah hak dasar setiap anak Indonesia. Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dalam mendapatkan manfaat ini," pungkas Nyoto.