Pemimpin Kelompok Bersenjata Myanmar: Dunia Abaikan Serangan Udara Mematikan oleh Junta Militer

AKURAT.CO Pemimpin salah satu kelompok bersenjata etnis paling berpengaruh di Myanmar menuduh para pemimpin dunia mengabaikan lonjakan serangan udara mematikan yang dilakukan junta militer terhadap warga sipil. Ia menyebut, sejauh ini hanya China yang dinilainya aktif turun tangan dalam konflik tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Jenderal Yawd Serk, ketua Restoration Council of Shan State (RCSS), dalam pertemuan dengan media di markas pegunungannya. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama dalam beberapa tahun terakhir dan hanya dihadiri satu media internasional, Reuters. Wawancara berlangsung beberapa hari setelah pemilu yang digelar junta dan dinilai semakin mengukuhkan cengkeraman militer atas kekuasaan.

“Warga sipil menderita dan saya ingin komunitas internasional tidak mengabaikan hal ini,” kata Yawd Serk.

Ia menilai dunia internasional gagal menghentikan krisis di Myanmar, sementara militer meningkatkan kampanye pengeboman di berbagai wilayah. Mengutip data Myanmar Peace Monitor, ia menyebut lebih dari 1.000 lokasi sipil menjadi sasaran serangan udara dalam 15 bulan terakhir.

“Sekarang, kami bahkan tidak tahu lagi kepada siapa harus bergantung,” ujarnya. RCSS menguasai wilayah strategis di antara perbatasan China dan Thailand, dengan basis utama di Loi Tai Leng, kota terpencil di perbukitan dekat perbatasan Thailand.

Myanmar dilanda konflik nasional sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi — pemerintahan demokratis pertama dalam setengah abad. Sejak akhir 2024, serangan udara dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.728 warga sipil dan memperlambat laju kelompok pro-demokrasi yang tidak memiliki kekuatan udara. Junta menyatakan serangan mereka menargetkan kelompok teroris.

Usai parade militer peringatan Hari Nasional Shan, Yawd Serk menyerukan pembangunan kepercayaan di antara berbagai faksi bersenjata di Myanmar. Ia juga menilai dialog politik dengan militer tetap diperlukan untuk mengakhiri perang.

Hingga kini, juru bicara junta belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Pemilu Januari Dikritik

Partai yang didukung militer mengklaim kemenangan dalam pemilu Januari yang hanya digelar di wilayah terbatas. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia mengkritik pemungutan suara itu sebagai upaya melegitimasi kekuasaan militer. Pemimpin junta, Senior General Min Aung Hlaing, diperkirakan akan menjabat presiden.

Berbicara di hadapan ribuan orang di markas perbatasannya, dengan parade sekitar 1.000 tentara bersenjata, Yawd Serk — yang selama ini dikenal sebagai aktor taktis dan mempertahankan gencatan senjata dengan junta — menyampaikan kritik tajam.

Ia memuji pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan dan menilai krisis Myanmar dipicu oleh “kepemimpinan yang digerakkan ego, kesombongan, dan keserakahan — menempatkan kehendak satu individu di atas keinginan publik”.

Dalam pernyataan terpisah, Min Aung Hlaing menyerukan kelompok etnis dan kelompok yang ia sebut teroris untuk menghentikan perlawanan bersenjata dan bergabung dalam perundingan damai. Seruan itu ditanggapi dingin oleh Yawd Serk sebagai pesan lama yang “tidak ada yang menerima”, meski ia menegaskan tetap membuka peluang solusi politik dan akan menilai pemerintahan baru dari tindakannya.

Peran China di Konflik Myanmar

Negara Bagian Shan, yang menjadi basis RCSS, merupakan pusat aktivitas ekonomi legal dan ilegal di kawasan Segitiga Emas Asia Tenggara. Wilayah ini dihuni banyak kelompok bersenjata dengan kepentingan dan aliansi yang kerap berubah. Kudeta 2021 mengubah peta kekuasaan, termasuk ketika kelompok non-Shan merebut sejumlah wilayah.

China berperan sebagai mediator dan pendukung sebagian kelompok, lalu menekan mereka untuk menghentikan ofensif demi menjaga stabilitas junta. Beijing memandang stabilitas Myanmar penting bagi keamanan proyek infrastruktur Belt and Road.

Tekanan dan manuver itu membuat RCSS kehilangan sejumlah wilayah dekat perbatasan China. International Crisis Group sebelumnya menilai pendekatan tersebut menciptakan “lanskap terpecah” yang berisiko memperdalam ketegangan dan menggoyahkan stabilitas kawasan penting bagi masa depan Myanmar.

“Hanya ada satu negara yang ikut campur di Myanmar, yaitu China dan hanya China,” kata Yawd Serk, tanpa merinci bentuk intervensi yang dimaksud.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan pihaknya telah lama memainkan peran konstruktif dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar serta mendukung dialog dan rekonsiliasi nasional.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan berbagai kelompok, termasuk rival lama RCSS, Yawd Serk mengatakan pihaknya mendorong pembangunan kepercayaan, penyelesaian sengketa lewat dialog, dan pembentukan tentara federal — salah satu tuntutan utama kelompok penentang militer.

Juru bicara Karen National Union, Saw Taw Nee, menyebut situasi saat ini sebagai “masa krusial untuk membangun persatuan”. Ia menyatakan kelompoknya siap bekerja sama dengan faksi Shan untuk mendorong arah baru penyelesaian konflik.