Akurat

Ketua Partai Pemenang Pemilu Serukan Persatuan Nasional Setelah Bangladesh Porak-Poranda

Fitra Iskandar | 14 Februari 2026, 19:16 WIB
Ketua Partai Pemenang Pemilu Serukan Persatuan Nasional Setelah Bangladesh Porak-Poranda

AKURAT.CO Ketua Bangladesh Nationalist Party (BNP), Tarique Rahman, menyerukan persatuan nasional untuk membangun kembali Bangladesh setelah partainya meraih kemenangan mayoritas dua pertiga dalam pemilihan umum terbaru.

BNP mencatat kemenangan telak dalam pemilu yang digelar Kamis lalu dengan mengamankan 209 kursi dari total 300 kursi parlemen. Dengan hasil tersebut, BNP dipastikan membentuk pemerintahan baru dan Tarique Rahman diproyeksikan menjabat sebagai perdana menteri.

Aliansi yang dipimpin Jamaat-e-Islami memperoleh 77 kursi dan akan menempati bangku oposisi. Sementara itu, partai Awami League yang dipimpin Sheikh Hasina tidak diizinkan mengikuti pemilu. Pemerintahan Sheikh Hasina sebelumnya digulingkan pada 2024 setelah gelombang protes mahasiswa dan tindakan represif yang menewaskan sekitar 1.400 orang.

Dalam pidato pertamanya sejak pemilu, Rahman menyatakan pemerintah baru mulai bekerja di tengah kondisi ekonomi yang rapuh, lemahnya institusi konstitusi, serta situasi hukum dan ketertiban yang belum stabil.

“Kami mulai memimpin di saat ekonomi masih rapuh, lembaga konstitusi tidak efektif, serta kondisi hukum dan ketertiban yang lemah akibat rezim fasis sebelumnya. Namun jika kekuatan rakyat bersama kami, tidak ada rintangan yang bisa menghentikan,” ujarnya.

Terkait kebijakan luar negeri, Rahman menegaskan pemerintahannya tidak akan berpihak pada negara tertentu, melainkan menetapkan arah diplomasi berdasarkan kepentingan nasional Bangladesh.

“Persatuan nasional adalah kekuatan kami, perpecahan adalah kelemahan kami,” kata Rahman, mengajak seluruh elemen bangsa tetap bersatu. “Kemenangan ini milik demokrasi, milik Bangladesh, dan milik rakyat pencinta demokrasi. Mulai hari ini, kita bebas.”

Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk ketidakadilan maupun aktivitas ilegal.

“Kami tidak akan menerima penindasan pihak kuat terhadap yang lemah dengan alasan apa pun, tanpa memandang partai, pandangan, agama, etnis, atau perbedaan pendapat,” tegasnya.

 

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.